LPLH TN Mengapresiasi Kejari Situbondo Tandatangani MOU Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara Dengan Perhutani KPH Bondowoso - MEDIA NASIONAL CAKRAWALA

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

10 July 2020

LPLH TN Mengapresiasi Kejari Situbondo Tandatangani MOU Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara Dengan Perhutani KPH Bondowoso




Bondowoso,Media Nasional Cakrawala
Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso  menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Situbondo mengenai kerjasama penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di wilayah Kabupaten Bondowoso yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo, Rabu (8/7/2020).

Penandatanganan Mou tersebut ditandatangani langsung oleh Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Agus Sarwedi dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo, Nur Slamet yang disaksikan oleh jajarannya masing-masing.
Usai penandatanganan MoU tersebut Administratur KPH Bondowoso, Agus Sarwedi mengucapakan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo atas terlaksananya acara tersebut.

Dia berharap pihaknya dan Kejari Kabupaten Situbondo bisa bersinergi lebih baik lagi untuk memberikan pengajaran tentang hukum yang terkait dengan gangguan Kemanan Hutan dan tata usaha negara.
Penatanganan MoU ini adalah betuk Komitmen Perhutani dalam rangka Penyelesaian masalah tenurial di Desa Alas Tengah dan sekaligus kami berharap dapat meningkatkan kerjasama dalam batas tanggung jawab sesuai wewenang kapasitas dan kompetensi para pihak,”  ujar ADM KPH Bondoeoso, Agus.

Lebih lanjut Agus menambahkan jika perlu ditingkatkan sosialisasi tentang hukum ke masyarakat supaya kedepan masyarakat bisa lebih paham tentang kepatuhan hukum. Kelestarian hutan dapat dipastikan jika masyarakat desa yang dekat hutan paham aturan dan hukum. Jadi mereka harus diberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum yang berlaku secara berkelanjutan,” paparnya.

Ditempat lain, di Banyuwangi, Pendiri Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Tapalkuda Nusantara (LPLH TN) Ilham Fahruzi mengatakan, "Kami sangat senang mendengar kasus di Desa Alas Tengah terus berlanjut proses hukumnya (info dari Eko Febrianto Ketum LSM Siti Jenar) karena menurut Observasi kami (Tim Investigssi) dengan jaksik dan waskat kami telah menemukan banyak bukti-bukti terhadap dugaan pelanggaran hukum pidana Korupsi atau Pungli dan dugaan pelanggaran hukum lainnya yaitu dugaan pelanggaran hukum perdata berupa Tanah Negara atau Hutan Lindung disertipatkan dengan program prona diatas namakan milik perorangan yang disinyalir ada tendensi melawan Hukum dan Negara oleh panitia penyelenggara prona dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab." Jelasnya. 

Lebih lanjut Ilham Fahruzi menambahkan dengan mengatakan, "Saya selaku Pendiri LPLH TN (Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Tapalkuda Nusantara), dan selaku Anggota Pers MTI (Media Tipikor Indonesia) dibidang Advokasi Hukum dan Ham serta Lingkungan Hidup, sangat mengapreasi penegakan hukum terkait perkara dugaan penyerobotan Hutan Lindung di Desa Alas Tengah yang prosesnya berjalan lagi disaat Pandemi Covid 19 masa menuju New Normal demi Penegakan Hukum tanpa pandang bulu yang sedang ditegakkan oleh pihak Perhutani KPH Bondowoso dan Kejari Situbondo, semoga hasilnya memuaskan, Negara dan Masyarakat tidak dirugikan oleh oknum-oknum bermental Pengkhianat terhadap Negara dan Masyarakat." Terangnya.
*baim*

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages