Diduga kuat beberapa kepala di kabupaten Situbondo menjadi Timses Petahana di pilkada Situbondo 2020. - MEDIA NASIONAL CAKRAWALA

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

01 May 2020

Diduga kuat beberapa kepala di kabupaten Situbondo menjadi Timses Petahana di pilkada Situbondo 2020.



Situbondo Media Nasional Cakrawala

Proses demokrasi di Indonesia semakin hari semakin menunjukan ke arah yang lebih positif. Ini ditandai dengan adanya penguatan secara aturan untuk masyarakat,  penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Selain daripada itu peran dari TNI, Polri dan Pejabat Negara pun kian dibatasi. Pembatasan ini dikarenakan kekhawatiran unsur-unsur tersebut menyalahgunakan wewenangnya ( ABUSE OF POWER) sebagai abdi negara. 

Seharusnya dan memang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, seorang abdi negara memberikan seluruh kemampuannya semata-mata untuk kepentingan negara dan masyarakat luas. 

Menurut ketua Umum LSM SITI JENAR ( Situbondo investigasi Jejak Kebenaran) Eko Febrianto, kepada awak media menerangkan. Seringkali peran yang diamanatkan oleh Undang-Undang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Oleh mereka para Kades kades ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada beberapa oknum Kepala Desa Di Kabupaten Situbondo ini.  yang memanfaatkan momentum pesta rakyat Pilkada yang mungkin digelar akhir tahun ini. untuk kepentingan pribadinya sendiri. Hal demikian jelaslah merugikan masyarakat luas, terkhusus masyarakat yang sedang dipimpin oleh Kepala Desa tersebut. 

Kerugian yang bisa ditimbulkan akibat perbuatan tersebut adalah mengurangnya pelayanan kepada masyarakat, terjadinya konflik horizontal,karena. Masyarakat desa akan terkoyak kotak. Hal ini juga akan merugikan salah satu pasangan calon dan masih banyak lagi yang lain nya.

Memang benar akhir - akhir ini banyak dari kandidat baik yang akan mencalonkan sebagai kepala daerah maupun maju sebagai calon anggota legislatif di kabupaten Situbondo ini memanfaatkan Kepala Desa sebagai "Vote Getter" untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. 


Alasan ini memang tidak salah, karena sebagai Kepala Desa dirinya dianggap sebagai representasi dari suatu wilayah dan mempunyai banyak masa, terlebih apabila Kepala Desa tersebut dinilai baik oleh masyarakat. Bukan hanya kandidat yang meminta Kepala Desa untuk menjadi bagian dari tim pemenangannya, tetapi Kepala Desa sendiri banyak juga yang menawarkan langsung sebagai tim pemenangan seorang kandidat. Motivasinya adalah agar Kepala Desa tersebut mendapatkan imbal balik ketika si kandidat terpilih.

Salah satu aturan terbaru mengenai batasan atau larangan Kepala Desa melakukan politik praktis adalah didalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa: "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon". Itu jelas ujar Eko.

Eko, juga menambahkan. Dalam aturan tersebut sudah jelas bahwa seorang Kepala Desa dilarang keras membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Sedangkan sanksinya terdapat dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang  Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang menyebutkan bahwa: "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)".

Memang dalam aturan tersebut tidak disebutkan secara rinci apa saja yang termasuk kedalam keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tetapi kita bisa mengambil salah satu contoh tindakan Kepala Desa Tokelan Kecamatan Panji berinisial "M". Kabupaten Situbondo yang telah terindikasi kuat sebagai Tim Koordinator dengan sebutan "PANDAWA LIMA" Tindakannya tersebut berawal dari adannya Temuan pengakuan beberapa kades diantara nya kades Subagio Juglangan Kecamatan panji. Dan banyak lagi  Yang mengaku telah di siapkan sebagai tim pemenangan salah satu calon PILKADA SITUBONDO dari Unsur "INCUMBENT" / "PETANANA" Imbuh. Eko.

sekali lagi saya menyesalkan dan saya ulangi ini adalah perbuatan telak melawan hukum dan mencidrai etika sebagai pelayan masyarakat yang harusnya bersikap netral juga menciderai proses Demokrasi di Kabupaten Situbondo ini. Pungkas Eko Febrianto.(Santoso)

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages