Ketua DPC JPKPN Bondowoso" Angkat Bicara "Diduga Ada Indikasi Permainan Sistem Dalam Klaim Kematian bapak Hayat Di BPJS Ketenaga Kerjaan Bondowoso - MEDIA NASIONAL CAKRAWALA

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

27 January 2020

Ketua DPC JPKPN Bondowoso" Angkat Bicara "Diduga Ada Indikasi Permainan Sistem Dalam Klaim Kematian bapak Hayat Di BPJS Ketenaga Kerjaan Bondowoso



BONDOWOSO -MEDIA NASIONAL CAKRAWALA
BPJS ketenagakerjaan Bondowoso di duga kurang transparan dalam peraturan untuk menyelesaikan proses yang sudah lengkap dengan data data yang sudah lengkap, Senin (27/01/2020)

Ujar, " Multazam selaku ahli waris dari almarhumah Bapak Hayat saat di temui awak media, saya sangat kecewa dan merasa keberatan dengan adanya keputusan dari pihak BPJS ketenagakerjaan yang ada di Bondowoso ini yang bernama Mila selaku petugas BPJS ketenagakerjaan, pertanggal 27 Januari 2020 keputusan yang disampaikan oleh Mila hasil koordinasi tadi di kantor BPJS menyampaikan bahwasanya tidak bisa merialisasikan manfaat klem almarhumah bapak saya Hayat dikarenakan aturan sebelum meninggal masih aktif minimal 6 bulan dan faktanya hasil ferifikasi data kemaren bapak saya tidak bekerja selama 2 tahun itu alasannya tidak bisa direalisasikan manfaat JKM tersebut.

Saya merasa keberatan dan dirugikan karena di duga ada unsur kesengajaan melakukan pembiaran sehingga berdampak pemalsuan data, seperti halnya pembuatan akte kematian faktanya bapak saya meninggal itu pertanggal 12 Februari 2019, namun dari pihak BPJS ketenagakerjaan melalui ketua kelompok kami Suhartono menyarankan juga bahwa saya harus akte atau surat kematian perbulan april.

Kurang transparan dalam hal peraturan bagi calon peserta. Seperti halnya mencetak ataupun buat kartu peserta kalau memang mau menekan aturan dari awal seharusnya ada Validasi data atau Status peserta ini bekerja apa tidak bekerja karena akan berdampak seperti ini terus melakukan kelalaian dalam hal pelayanan sehingga berdampak buruk dalam hal pemerosesan dalam kelengkapan klaim seperti ceklis data, persyaratan BPJS ketenagakerjaan Bondowoso dengan BPJS situbondo itu tidak sama karena kemaren di ahir bulan tahun 2019 kami di rujuk ke BPJS situbondo dan nyampek di BPJS situbondo ternyata ceklis dan juklis dari persyaratan Bondowoso ini tidak sama atau tidak sesuai ini menurut saya sangatlah aneh padahal ini ASURANSI NASIONAL

" Juga saya merasa dirugika dengan adanya beberapa keluarga yang di keluarkan dari kepesertaan tanpa adanya keterangan tindak lanjut mengenai iurannya, pelayanan sehingga berdampak namanya pemerosesan klaim JKM padahal saya tau sendiri dan ketua perisai memperlihatkan pada saya di waktu bapak saya meninggal meskipun itu sebatas foto. Pada waktu bapak meninggal sudah di informasikan kepihak BPJS ketenagakerjaan di Bondowoso yang bernama Mila dari situlah saya berharap ada juknis dipihak BPJS ketenagakerjaan termasuk yang namanya Mila namun faktanya juknis, persyaratan untuk pemprosesan JKM itu di keluarkan perbulan september sehingga saat ini baru di lakukan pemprosesan, " itulah kenapa saya masih keberatan dan masih merasa di rugikan dengan kelalayan seperti ini, " ujarnya

harapan saya kedepannya paling tidak janganlah kami sebagai warga yang sudah taati peraturan atau di buat bahan permainan semata. Imbuhnya Multazam

Di tempat Terpisah Salah Satu Ketua DPC Lembaga JPKPN Bondowoso ( Mohammad Agam Hafidiyanto, SH)  menyampaikan Bahwa " Mengapa mewajibkan BPJS terhadap tenaga kerja kalau tidak dapat menerima manfaat terutama kepada kasus yang dialami Alm bapak Hayat dengan keluarga Multazam, dan mengapa sistem yang di buat bisanya hanya menerima dan memberi sanksi denda dan membuat nasabah merasa takut dengan sanksi yang di landasi oleh hukum, lalu bagaimana hukum melihat dengan peserta BPJS yang rajin membayar namun dengan alasan tidak bekerja saat meninggal klaim manfaat tidak dapat diterima bahkan sudah tahu meninggal masih menerima uang dua bulaan berikutnya baru dihentikan sungguh tidak berperikemanusiaan.

Lalu saat tidak bekerja mengapa sistem tidak menghentikan penerimaan uang hanya saat meninggal apa bedanya. Tentunya ini perlu di sosialisasikan lagi bahwa kenyataannya menyimpan uang untuk masa tua, masa sakit dan meninggal lebih aman dirumah daripada ikut program program yg tidak jelas. Ujarnya dengan Nada Sinis 

Tentunya tidak akan berhenti sampai disini, masalah ini akan saya lanjutkan ke LBH JPKPN Jawa Timur, agar memberikan perlindungan bagi orang miskin yang taat aturan seperti Alm Bapak Hayat." Tegasnya ( Nusul)

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages