Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Jawa timur adakan Rapat Koordinasi dengan Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian - MEDIA NASIONAL CAKRAWALA

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

24 January 2020

Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Jawa timur adakan Rapat Koordinasi dengan Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian



Surabaya Media Nasional Cakrawala

(Pendma) – Bidang Pendidikan Madrasah melalui Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) melakukan rapat koordinasi dengan Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada hari Senin (20/1).
Rapat Koordinasi yang diselenggarakan di Aula 3 Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur dihadiri oleh Tim dari Bidang Pendma dan dari Tim Kepegawaian. Dari Bidang Pendma hadir Kepala Seksi PTK, Abd Wafi, empat orang Pengawas Madrasah yaitu Mochamad Zaenuri dari Kantor Kemenag Kabupaten Mojokerto, Ida Safiaturahma dan Sarjono dari Kantor Kemenag Kabupaten Lamongan, dan Muniarti dari Kantor Kemenag Kota Surabaya. Saat itu hadir pula Anung, seorang Staf Seksi PTK. 
Dari Kepegawaian hadir Joko Yulianto dan Choliq Soegiarto, Analis Kepegawaian, dan Achmad Subhan, Pranata Komputer. Pada kesempatan itu hadir pula Khoirul Anam dan Tjipto Prakoso, Konsultan Ditjen Pendis dari Technical Assistance for Education System Strengthening (TASS).
Rapat koordinasi bertujuan membahas Penilaian Kinerja Pengawas Madrasah, Sasaran Kerja PNS (SKP), Penilaian Capaian Kinerja PNS (PCSKP), dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS yang terkait dengan siapa Pejabat Penilai Pengawas Madrasah. 
Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala Seksi PTK, Abd Wafi. dalam sambutannya Wafi berharap agar pada kesempatan yang baik itu bisa dihasilkan keputusan yang disepakati bersama sehingga berbagai infromasi berbeda terkait siapa Pejabat Penilai Pengawas Madrasah tidak akan beredar lagi.
Selanjutnya, Achmad Subhan dari kepegawaian menjelaskan dengan rinci adanya dua atau bahkan tiga pendapat tentang siapa Pejabat Penilai Pengawas. 
“Saat ini ada tiga pendapat, pendapat pertama menyatakan bahwa Ketua Kelompok Kerja Pengawas adalah Pejabat Penilai Pengawas. Yang kedua, Pejabat Penilai Pengawas adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dan yang ketiga yang baru saja beredar melalui WhatsApp menyatakan bahwa untuk Pengawas Muda (Golongan IIIc dan IIId) pejabat penilainya adalah Ketua Kelompok Kerja Pengawas, sedangkan Pengawas Madya (Golongan IV/a/b/c) dan Pengawas Utama (Golongan IVd/e) pejabat penilainya adalah Kepala kantor Kemenag Kabupaten/Kota,” Ujar Subhan.
Selanjutnya ia menjelaskan, “Pendapat pertama didasarkan pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 493 tahun 2003. KMA ini sudah tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan karena KMA ini mengatur penilaian DP3 PNS yang hanya tentang perilaku kerja tanpa ada penilaian kinerja. namun belum ada regulasi yang mencabut KMA ini. Ini sebenarnya yang menjadi pokok masalah. Saya sudah menyampaikan masalah ini ke Jakarta. Dan sebenarnya sudah disusun penggantinya. Semoga dalam waktu dekat akan ada regulasi baru.”
“Pendapat kedua didasarkan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PMA Nomor 31 tahun 2013. Ini juga tidak salah. Namun PMA ini tidak secara rinci menyebutkan adanya penilaian prestasi kerja. PMA ini tampaknya hanya fokus pada penilaian angka kredit pengawas,” lanjut Subhan.
“Yang ketiga yang beredar di WA yang mengatasnamakan dari Kepegawaian, perlu saya tegaskan bahwa itu bukan informasi resmi dari kepegawaian. Itu mungkin mengambil salah satu klausul umum yang ada di KMA Nomor 493 tahun 2003,” tegas Subhan.
Setelah Subhan menyampaikan penjelasan, terjadi dialog positif antara kepegawaian dan para peserta dari unsur pengawas dan konsultan. Di akhir dialog, Subhan menyampaikan kesimpulan rapat koordinasi tersebut. Ia mengatakan untuk tahun ini sambil menungu regulasi dari Direktorat GTK Madrasah, Pejabat Penilai yang menandatangani SKP, PCSKP dan PPK adalah Kepala Kantor Kemenag sebagai atasan langsung mengacu kepada Surat Edaran  dari Kanwil Nomor B-6286/Kw.13.2.1/ KP.02.3/11/2019 tanggal 13 Nopember 2019 dan B-6639/Kw.13.2.2/KP.02.3/11/ 2019 tanggal 29 Nopember 2019. (Zenmoker)

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages