Pekerjaan Jatah Kontrak Politik dengan Bupati, Berakibat Pembangunan Turap Desa Kali Mas Tengah Dikerjakan Asal-Asalan - MEDIA NASIONAL CAKRAWALA

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

21 December 2019

Pekerjaan Jatah Kontrak Politik dengan Bupati, Berakibat Pembangunan Turap Desa Kali Mas Tengah Dikerjakan Asal-Asalan



KUBURAYA -MEDIA NASIONAL CAKRAWALA
Pembanguanan pengerjaan turap (Barau) terdapat proyek siluman yang tidak mengacu dalam spek di desa Kalimas Tengah, Kecamatan Sungai Kakap kabupaten Kuburaya provinsi Kalimantan Barat,

Gambaran ini dianggap gagal dalam perencanaan, pengawasa konsultan, hingga pengawasan oleh tim teknis dinas PUPR KKR yang berkompeten (Bertanggung Jawab) sebagai pengguna anggaran di pemerintahan kabupaten Kuburaya.

"Dari hasil Imvestigasi tim media Nawacitalib.com, di lapanggan pada hari Rabu 18 Desember 2019 waktu setempat di lokasi pekerjaan, hasil  dokumentasi kepala biro media di lapanggan mendapatkan bahan-bahan material asal-asalan yang tidak mengacu dalam gambar, aturan yang sudah ditentukan dalam kontruksi bangunan (Setandar SLI)," tegas Asep kepada awak media.

Asep sendiri setelah di lokasi menghubungi saudara Heri sebagai pelaksana pekerjaan (kontraktor).

Sebelum berita ini diterbitkan, Sabtu 21 Desember 2019 waktu setempat, kepala biro perwakilan Nawacitalib.com mengadakan pertemuan di Jalan Raya Pal V Sugai Jawi dengan saudara Heri selaku pelaksana pekerjaan.

Dalam pertemuan tersebut, Heri menerangkan bahwa pelaksanaan itu memang terlambat dan juga tidak terarah dari awal sudah salah dalam sistem admitarasi kontrak dan gambar. Dia juga menerangkan kalau dirinya mendapatkan pekerjaan tersebut adalah jatah kontrak politik (Janji Politik Pilkada Bupati Kuburaya).

Heri juga menerangkan, kalau dirinya meminjam perusahaan dari orang lain sebagai badan hukum pelaksanaan pekerjaan. Heri menambahkan kalau dirinya bukanlah kontraktor, makanya diserahkanlah sama temannya yang sudah paham dalam kontruksi karena temannya sudah lama menjadi kontraktor," pungkasnya kepada awak media.

Pertanyaannya, kenapa pekerjaan itu tidak mengacu dalam sepek? Dan apakah uang negara hanya dihambur-hamburkan dalam kontrak politik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab?

Nah di sinilah penegak hukum harus jeli dan lebih tegas menindak temuan-temuan penyimpangan uang negara. (Toge/Red)

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages