Articles by "Kriminal"

Entah apa yang ada di benaknya, seorang paru baya harus diamankan tim buser Polres Pasuruan Kota dari amukan massa lantaran kedapatan telah mencuri sebuah kotak amal parkir milik masjid jamik Al-Anwar Kota Pasuruan pada Kamis (11/10) sekira pukul 23.00 WIB.

Pelaku Muhammad Said yang diketahui warga Kelurahan Tambaan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan tersebut tidak dapat berkutik setelah aksi pencuriannya di pergoki oleh penjaga parkir atau Banser.

Dengan menggunakan tang (alat tangan) jepit, pelaku Said membuka paksa kotak amal tersebut. Naas, bukannya menikmati hasil dari aksi pencurian itu pelaku harus berurusan dengan pihak berwajib.

Seperti yang di tuturkan Arizal (24) warga sekitar. Bahwasanya pelaku dalam tiga hari terakhir sempat mondar mandir di dalam area parkir milik masjid. 

"Pelaku membongkar paksa kotak amal yang ada di parkiran milik masjid, namun di pergoki oleh salah satu penjaga parkir. Dari situ spontan warga langsung beramai ramai mengamankan pelaku dan beruntung petugas dari kepolisian tiba dan membawa pelaku", Ujar Arizal, salah satu pedagang kaki lima setempat.

Mendengar informasi terkait adanya aksi pencurian, spontan Kanit Buser bersama anggota lain dari Polres Pasuruan Kota langsung membawa pelaku ke kantor Mapolres untuk menghindari amukan massa. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan proses penyidikan lebih lanjut terhadap pelaku Said.

"Kami langsung membawa pelaku dari amukan massa dan ketika kita tanya pelaku berbelit dan sempat mengaku pecatan dari anggota TNI AD dari Siliwangi Bandung", Kata Hasbih, Kanit Buser Polres Pasuruan Kota.

Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, saat ini pelaku masih dalam proses penyidikan petugas. Dan harus merasakan dinginnya sel tahanan Mapolres Pasuruan Kota. (Teguh Krisnata)


LSM Penjara di Kecamatan Kejayan, Sabtu (6/10) dini hari dibuat gempar. Ini menyusul terdengarnya suara ledakan yang ada disana.

Suara ledakan itu terjadi di kantor DPD LSM Penjara (Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Negara). Kuat dugaan ledakan itu berasal dari lemparan bondet.

Tofa anggota DPD LSM Penjara Provinsi Jatim mengaku dibuat terkejut atas insiden itu. Sebab, akibat lemparan bondet itu, pagar dan kaca kantor, menjadi rusak.

“Saya tahu kejadiannya jam dari grup WA dan diebutkan ada bondet di kantor,” kata Tofa.

Dia pun langsung menuju kantor dan mengecek kesana. Dan benar saja, ada beberapa bagian kantor yang rusak.

Informasi yang dihimpun, insiden itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 00.30. Adapun yang mengetahui insiden tersebut pemilik warung yang ada di dekat kantor LSM Penjara.

“Pemilik warung sebelumnya hendak menutup warungnya. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan cukup keras,” kata Tofa.

Di sekitar lokasi ditemukan serbuk seperti ada bekas benda terbakar. Meski kerusakan tidak terlalu parah, insiden itu membuat pengurus LSM Penjara terkejut. Para pengurua pun yakin, insiden itu berkaitan dengan rencana aksi mereka yang akan digelar pada 10 Oktober nanti. (Tegu h Krisnata)

Jakarta, ( 5/10/2018) – Wali Kota Pasuruan Setiyono ditahan KPK seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah dan janji terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan yang menggunakan APBD 2018.

"Diduga proyek-proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan telah diatur oleh Wali Kota melalui tiga orang dekatnya menggunakan istilah Trio Kwek-Kwek dan ada kesepakatan 'commitment fee' rata-rata antara 5 dan 7 persen untuk proyek bangunan dan proyek pengairan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat (5/10).

Setiyono diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Pasuruan, Kamis (4/10). Setiyono diduga menerima 10 persen "fee" dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 2,297 miliar ditambah 1 persen untuk kelompok kerja (pokja) terkait dengan proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Miro di Pemkot Pasuruan dengan sumber dana APBD pada tahun anggaran 2018.

"Teridentifikasi penggunaan sejumlah sandi dalam kasus ini, yaitu 'ready mix' atau campuran semen dan 'apel' untuk "fee" proyek dan 'Kanjengnya' yang diduga berarti wali kota," ungkap Alex.

"Terhadap empat tersangka dalam kasus Pasuruan dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, SET (Setiyono) ditahan di Rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.
KPK juga menahan tiga orang tersangka lainnya.

"MB (Muhammad Baqir) ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan, WTH (Wahyu Tri Hardianto) dan DFN (Dwi Fitri Nurcahyo) ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat," ungkap Febri.

Keempatnya tidak menyampaikan apa pun saat dibawa dari gedung KPK ke rumah tahanan masing-masing menggunakan mobil tahanan KPK.

KPK mengamankan 7 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pasuruan pada Kamis (4/10) yaitu Wali Kota Pasuruan periode 2016-2021 Setiyono, Staf Ahli/Pelaksana Harian Kadis PU kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo, Staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Tri Hardianto, swasta/perwakilan CV Mahadir Muhammad Baqir, swasta/pemilik CV Mahadir Hud Muhdlor, staf Bapedda/keponakan Setiyono dan pengelolaan keuangan Hendrik dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Siti Amini.

Pemberian "fee" itu dilakukan secara bertahap yaitu pertama, pada 24 Agustus 2018 M 2018, Muhammad Baqir mentransfer kepada Wahyu Tri Harianto sebesar Rp 20 juta atau 1 persen untuk pokja sebagai tanda jadi. Pada 4 September 2018, CV Mahadir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 2,21 miliar.

Kedua, pada 7 Spetember 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Muhammad Maqir melakukan setor tunai kepada wali kota Pasuruan Setiyono melalui pihak-pihak perantaranya sebesar 5 persen atau sekitar Rp 115 juta. Sisa komitmen 5 persen lainnya akan diberikan setelah uang muka termin pertama proyek cair.

"Sudah berkali-kali kepala daerah terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan), jadi masalah kenapa kepala daerah tidak jera-jera juga berdasarkan evaluasi KPK salah satu disebabkan fungsi pengawasan internal tidak diberdayagunakan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung KPK.

Kegiatan OTT yang dilakukan KPK di Pasuruan seperti dirilis Antaranews merupakan OTT ke-22 pada 2018 dengan total jumlah tersangka mencapai 79 orang.

Khusus pelaku kepala daerah, KPK sangat menyesalkan masih cukup banyak kepala daerah yang diduga melakukan korupsi dan dijerat proses hukum tindak pidana korupsi. Pada 2018 hingga saat ini, ada 16 kepala daerah sudah diproses dari kegiatan OTT itu yang terdiri dari 1 orang gubernur, 13 orang bupati dan 2 orang wali kota.

"Dalam banyak kasus aparat pengawas intern pemerintah (APIP) bukan tidak tahu ada penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tapi mereka tidak memiliki kewenangan atau memiliki kemampuan untuk mengingatkan atau untuk meluruskan penyimpangan karena kedudukan inspektorat di bawah kepala daerah dengan pertanggungajawaban ke kepala daerah.

AND1 Design

{facebook#https://web.facebook.com/AND1streetballer}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget