Articles by "Hukum"


Sumenep, Media Nasional Cakrawala - Terkait soal perampasan kamera Wartawan Kompas TV Sumenep, saat melakukan peliputan peristiwa kebakaran di PT. Panda Coco Charcoal di Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, akhirnya korba (Nur Khalis) lapor ke Polres Sumenep, Madura Jawa Timur. Rabu 23/1/2019.

Berdasarkan Laporan Polisi Polres Sumenep / LP/10/1/2019/JATIM/RES SMP. Korban ( Nur Khalis ) resmi melaporkan atas nama Avazbek Ishbaev yang diketahui merupakan warga Negara Uzbekistan.

Dalam laporan tersebut, Nur Khalis ( Abil ) melaporkan terlapor atas perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan peliputan Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Perkara ini berawal saat Nur Khalis (korban) jurnalis kompas TV, sekitar pukul 18.36 Wib dirinya mendapat informasi adanya kebakaran di Desa Lobuk, Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Menurut Abil panggilan akrabnya, sesampainya di lokasi, tepatnya di pintu masuk pabrik briket arang batok kelapa milik PT. Panda Coco Charcoal, bertemu dengan anggota Polsek Bluto dan meminta izin untuk mengambil gambar peristiwa kebakaran.

Bahkan, saya sudah menunjukkan ID card dan mohon izin liputan kepada anggota Polsek yang berada di lokasi kebakaran dan Saya diantar oleh anggota ke dalam gudang, tempat api,” terang Nurcholis, di Mapolsek Bluto, Selasa (22/01/2019).

Setelah mengambil gambar sekitar 6-7 take, seseorang memakai kaos tiba-tiba langsung merampas kamera, saya sempat berusaha menjelaskan bahwa dari media Kompastv, namun penjelasan itu tidak dihiraukan.
“Kamera saya tiba-tiba dirampas dan bahkan saya sempat di usir oleh dua orang di dalam di suruh keluar” terang Abil, panggilan sehari-hari Nur Kholis.

Saat melakukan liputan peristiwa kebakaran di dalam pabrik tersebut korban sudah sesuai kode etik jurnalistik, menggunakan Id Card di kalungkan di leher dan mengambil gambar menggunakan kamera Handycam.(Saleh/IWO)


Sumenep, Media nasional cakrawala - Pemegang kartu Nelayan tidak semuanya mendapatkan kartu asuransi di wilayah Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur

pembagian asuransi Nelayan di Sumenep melebihi dari target adapun target pembagian asuransi 5000 kartu, sedangkan di Kabupaten Sumenep 6680 asuransi

Pembagian asuransi Nelayan tidak di bicarakan per Desa  namun per Kabupaten dan sedangkan Nelayan itu sudah mayoritas memegang kartu Nelayan tapi tidak semuanya memegang kartu asuransi karena asuransi Nilayan terbatas


"Menurut Kepala Dinas Prikanan Arif Rusdi mengatakan bahwa kartu Nelayan ini adalah syarat yang pertama untuk mendapatkan kartu asuransi
Kemudian,KTP dan KK, tetapi tidak semua kartu Nelayan itu otomatis memiliki kartu asuransi karena penentuan tuk mendapatkan asuransi adalah pusat karena pusat sendiri yang menyeleksi."Ungkap Arif

"Karena asuransi Nelayan ini adalah program Pusat dan di buat oleh Pusat kemudian di target oleh Pusat,dan pemberian asuransi tersebut tidak di bicarakan per Desa namun per Kabupaten yang jelas pada tahun 2018 kita di target 5000 asuransi setiap Kabupaten dan tingakat pencapaian di sumenep paling tertinggi 6680 asuransi dan itu semua sudah di berikan kepada pemiliknya kemudian kalau ada Masyarakat yang mendapatkan kartu Nelayan dan mendapatkan asuransi tapi kartu asuransinya tidak di pegang Masyarakat tersebut suru menghadap temui saya dan membawa seorang Media tidak masalah." Lanjutnya

"Namun asuransi tersebut bukan asuransi usaha melainkan asuransi Jiwa jadi kalau ada misalkan perahu yang rusak karena di kenak ombak itu tidak termasuk di asuransi, karena yang mendapatkan asuransi itu jiwa dan biasanya kalau ada yang meninggal dilaut itu mendapatkan 200 juta namun ada peraturan baru Kalo ada yang meninggal di laut itu umurnya dibawah 40 tahun itu mendapatkan 20 sampai 40 juta itupun langsung masuk rekening yang bersangkutan ."Imbuhnya

Dan setelah selesai koordinasi dengan Kepala Dinas prikanan tim IWO (Ikatan Wartawan Online) meminta data bukti pembagian Kartu asuransi kepada Masyarakat, " jika memang kartu asuransi itu sudah di bagikan terhadap Masyarakat mana data pembagiannya pak, karna kami dari media akan sampaikan ke masyarakat nelayan Kata salah satu dari tim IWO
Kemudian Kepala Dinas menjawab nanti aja karena jumlahnya banyak."Paparnya.(Saleh/IWO)


Sumenep - media nasional cakrawala.com - Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Bogor Raya mengecam prilaku Icang Alaudin, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Parung Panjang yang diduga memicu jarak dengan awak media dengan menyebut tidak pernah baca online, juga  melecehkan media cetak dengan menyebut buat elap-elap kaca, saat ditemui awak media online B dikantornya kemarin (18/01).

Ditemui di kantornya diwilayah Keradenan Cibinong, Ketua IWO Bogor Raya Didin atau yang sering disapa kang Brodin menyesalkan statemen Sekretaris Kecamatan (Sekcam) tersebut saat awak media datang ke kantornya.

Menurutnya," di era peradaban digital saat ini, dimana media sudah mempunyai segmentasi dan memiliki peran untuk mengabarkan pemberitaan yang benar dan update. Dan awak media lah yang juga turut berperan serta dalam mengisi pembangunan lewat pemberitaan sebagai kontrol sosial. Dengan menyebut demikian, saya menyesalkan dan meminta klarifikasi hal tersebut", ungkapnya Sabtu (20/01/2019).

"Banyak hal dan peristiwa, kami selalu bersinergi dan bekerja sama dengan TNI-Polri juga Pemerintahan  sampai ke desa-desa, banyak sudah dengan pemberitaan jadi bermanfaat dampaknya sangat positif. Berbagai berita kan' media sajikan, sangat tidak elok seorang Sekcam yang notabene berpendidikan tinggi berstatemen sampai sejauh itu", tambah Ketua IWO yang dilantik oleh Jhodi Yudono Kompas.com 2018 lalu.

"Kami sedang gencar mengkampanyekan Think Before Click, No Hoax No Sara ke masyarakat Bogor khususnya muda-mudi, bagaimana sekelas Sekretaris Camat gaptek di era digital ini, padahal disisi lain anak Sekolah Dasar saja sudah pintar mengakses internet," tambahnya.

Lebih lanjut ia pun meminta klarifikasi sekcam atas pernyataannya tersebut yang dinilai mencederai profesi awak media sebagai pilar ke-4 demokrasi di NKRI.(Saleh/IWO)

Situbondo, Media Cakrawala | Ramai menjadi pemberitaan di beberapa media online terkait diberhentikannya secara definitif oleh Bupati sebanyak empat Kepala Desa di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur itu salah satunya tidak benar. Hal tersebut dikarenakan terlibat kasus hukum yang telah disebut telah inkrah (berkekuatan hukum tetap) dan kades tersebut tidak memenuhi kewajiban sebagai kepala desa.

Ini kata Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo, Yogie Krispian Syah, "Benar, ada pemberhentian kades secara definitif. Namun itu hanya ada 3 kades yang diberhentikan secara definitif yakni Kades Kedunglo, Kades Bloro dan Kades Gadingan karena keputusannya sudah inkrah dan persoalan kedisiplinan. Dan untuk Kades Sumberejo diberhentikan sementara".

Menurut Yogie kepada Tim S One saat ditemui dikantornya, Jumat, (18/01/2019) saat disinggung apakah benar statementnya di salah satu media online mengatakan bahwa, "Statement saya di salah satu media online kurang lengkap, memang ada 4 kades yang diberhentikan. Namun hanya 1 yang tidak diberhentikan secara definitif hanya sementara, karena informasinya kalau kasus tersebut masih proses Kasasi di Pengadilan Tipikor Surabaya. Selanjutnya kami akan klarifikasi ke Surabaya bagaimana perkembangan kasusnya", terang Yogie.

"Perda No 09 Tahun 2015 tentang Kepala Desa bilamana kades mengindahkan pemberhentian sementara yang dilanjutkan ke pemberhentian secara tetap oleh Surat Keputusan Bupati atas rekomendasi camat itu dasaranya dan camat setempat sudah merekomendasi", imbuh Yogie.

Sementara itu Ketum Gp Sakera (Gerakan Perlawanan Situbondo Anti Korupsi, Edukasi Resistensi dan Advokasi), Jawa Timur, Syaiful Bahri mengatakan bahwa, "Saya menyambut baik ketegasan Pemkab Situbondo dalam menegakkan aturan dan Regulasi, namun perlu di perhatikan pula ketika ada berita yang tidak benar". Sabtu, (19/01/2019).

Bang Ipoel panggilan akrabnya menambahkan, "Hendaknya Pemkab secepatnya mengklarifikasi karena pemberitaan tersebut dapat menggiring opini yang kurang baik bahkan yang lebih parah lagi adalah beban psikologi dari keluarga yang salah dalam pemberitaan sehingga hal ini bisa juga memantik Gugatan oleh pihak yang di rugikan", pungkasnya. (St1)


Pasuruan, Media Nasional Cakrawala - Satlantas Polres Pasuruan kota, semarak kegiatan “Sosialisasi Millenia Road Safety Festival” melalui Sosialisasi kepada Pegawai, Pelajar dan masyarakat kota Pasuruan, dengan mewujudkan generasi millenia yang cinta lalu lintas menuju indonesia gemilang. “Patutlah kita berbangga kepada Satlantas Polres Pasuruan Kota dengan adanya semarak sosialisasi millenial Road Safety Festifal ini menjadikan para pelajar ,masyarakat serta generasi muda yang mau maju dan kreatif ini bisa menyalurkan bakatnya untuk memajukan semarak ini,” imbuh AKP Kadek Ary Mahardika., Kamis (17/01/2019).


Kegiatan ini untuk menyemarakkan, serta menumbuhkan budaya tata tertib lalu lintas menuju indonesia gemilang, yang menumbuhkan  kesadaran masyarakat dalam mematuhi lalu lintas, oleh pengguna jalan yang tidak mengerti akan pentingnya keselamatan diri sendiri, maka dengan adanya semarak kegiatan sosialisasi ini bisa menyadarkan masyarakat, akan pentingnya tertib dalam berlalu lintas, serta menyadarkan seluruh elmen masyarakat untuk keselamatan sejak dini dan secara bersama-sama, maka diharapkan angka korban kecelakaan berlalu lintas di kota Pasuruan bisa turun secara perlahan.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini juga bisa membentuk suatu komunitas relawan lalu lintas indonesia  (Relasi), yang bersama –sama mewujudkan cara berlalu lintas dengan baik dan mematuhi aturan berlalu lintas, dan bisa berhubungan baik dengan Polisi  lalu lintas dan komunitas tersebut dengan sasaran menuju generasi millenia.

Semarak festifal ini dilaksanakan serempak seindonesia yang di lakukan pada tanggal 2 februari s/d 31 maret 2019 ,dengan puncak acara tanggal 31 maret 2019 di buka oleh Presiden Republik Indonesia Ir.H.Joko Widodo. (Teguh Krisnata/Agus Salim)


Situbondo, Media Cakrawala - Diberitakan sebelumnya Sidang dengan Terdakwa FR atas Kasus Penganiayaan Istri Sirrinya Lailatul, yang sebelumnya digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Sidang kali ini memasuki tahap pembacaan tuntutan.


Menurut informasi yang dihimpun saat Gp Sakera yang diwakili oleh Ketua Investigasi, Fatoni Ahmad dan Tim S One yakni Fauzi dan Andaru mendatangi PN Situbondo. Sidang kasus dugaan penganiayaan kembali di tunda, adalah FR pelaku penganiaayaan seorang perempuan yang di nikahi siri hari Kamis, (10/01/2019 ) kembali duduk di kursi sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Situbondo.

Agenda Sidang kali ini adalah pembacaan tuntutan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum), sidang yang di pimpin oleh Hakim Ketua Toetik Ernawati, S.H,M.H yang juga sekaligus Ketua PN Situbondo di mulai sekitar pukul 09.00 WIB.

Ahmat Fatoni, Ketua Investigasi GP Sakera mengatakan, "Kami merasa kecelek, karena biasanya sidang pidana di mulai pukul 11 tapi sekarang di mulai pukul 09.00 WIB, aneh menurut saya apalagi Sidang kembali di tunda".

Mendengar bahwa Sidang di mulai pukul 09.00 WIB dan di tunda, tim S One mengkonfirmasi kepada petugas piket informasi di Pengadilan, "Iya benar mas, Sidang di mulai pukul 09.00 WIB dan penundaan di lakukan karena Jaksa Penuntut belum siap membacakan tuntutan".

Di konfirmasi terkait penundaan Sidang ini Kasi Intel Kejaksaan Negeri Situbondo membantah Jaksa belum siap, "Bukannya tidak siap mas namun kami akan menyempurnakan tuntutannya terlebih dahulu jadi kami meminta waktu untuk menyempurnakan".

Laila korban pemukulan Terdakwa FR mengatakan, "Sesungguhnya saya berharap sidang ini bisa cepat agar saya bisa segera mendapatkan keadilan yang sudah lama saya tunggu, tapi karena alasan Jaksa ingin menyempurnakan tuntutan saya setuju jika sidang harus di tunda".

Sementara itu Ketum GP Sakera Syaiful Bahri mengatakan, "Saya menghormati permohonan penundaan pembacaan tuntutan untuk menyempunakan tuntutannya, Karena kasus ini cukup menyita perhatian dari kalangan aktivis dan juga kaum wanita, karena jika saudara FR ini sampai tidak mendapatkan imbalan yang setimpal atas perbuatannya akan menjadi preseden buruk bagi perlindungan wanita di Situbondo karena seakan akan ada pembenaran untuk menganiaya wanita".

Bang Ipoel panggilan akrabnya, "Karena faktanya hingga kini FR masih bebas berkeliaran meski sudah berstatus Terdakwa, kita lihat dan tunggu saja apakah Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Situbondo peduli dengan Hak Wanita untuk di lindungi dari hasil tuntutan jaksa dan putusan Hakim nantinya", pungkasnya yang sekaligus Pembina S One. (St1)


Situbondo, Media Nasional Cakrawala - Apabila ada calo atau makelar yang menawarkan jasanya untuk membantu dalam pengurusan sertifikat tanah. Namun tak sedikit masyarakat yang malah terkena tipu, bahkan sertifikat yang diharapkan tak kunjung keluar atau diselesaikan. Berdalih masih proses...!

Hal ini dialami oleh salah seorang warga di Kelurahan Patokan B Riyani yang meminta tolong untuk urus sertifikat tanah kepada Nila dan P Amal yang memberikan uang sebesar Rp. 22.839.000 kepada Nila yang diterimakan oleh P Amal, dua orang tersebut diketahui pegawai di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Karena merasa tidak ada kejelasan, B Riyani terpaksa meminta tolong kepada Tim S One untuk menanyakan kejelasan sertifikat yang sedang diurusi oleh pegawai kelurahan tersebut.

Dengan berbekal kepercayaan, ia pun menyerahkan seluruh pengurusan sertifikat tanahnya kepada P Amal melalui Nila tersebut meskipun ia dimintai sejumlah uang. Kala itu sekitar awal tahun 2018, ia pun memberikan uang untuk biaya pengurusan sertifikat tanah. “Waktu itu sekitar bulan Maret 2018 diberikan uang ke Nila dan ada kwitansinya,” paparnya.

Berselang beberapa bulan lamanya sampai akhir tahun 2018, hal itu tidak ada kabar kejelasan, nyatanya sertifikat tanahnya tak kunjung keluar juga. Bahkan sampai diketahui kalau kepengurusan tersebut muncul program PTSL sehingga dirinya memutuskan untuk mengadu ke Tim S One. “Waktu itu saya juga sempat tanya ke Nila maupun Pak Amal, bagaimana apakah sudah selesai kepengurusan sertifikat saya. (Masih proses....!!) sampai sekarang awal tahun 2019,”


Total Rp 20.839.000 juta uang miliknya sudah diberikan kepada yang bersangkutan, dan setiap ditanya selalu saja ada alasan. Yang ini yang itu, Bahkan hingga sertifikat yang diurus itu diketahui diurus melalui program PTSL. “Harapan saya agar uang saya bisa kembali serta kepengurusam sertifikat tanah diselesaikan, karena uang itu hasil dari meminjam, dan kedepannya agar tidak ada korban lagi dan saya sudah kapok,” ucapan Riyani.

Lurah Patokan, Sugeng saat ditemui oleh Tim S One dikantornya membenarkan hal tersebut, "Benar dua-duanya yang dimaksud adalah pegawai di Kelurahan Patokan". Bahkan salah satunya P Amal baru pensiun di akhir tahun 2018".

Dengan disaksikan Lurah Patokan, Sugeng, Bhabinkamtibmas Patokan, Bagus dikonfirmasi yang bersangkutan P Amal beserta Nila dikantor Lurah Patokan hal itu dibenarkan. Kalau memang benar mengurusi dokumen B Riyani untuk mengurusi sertifikat tanahnya yang ada di Desa Paowan, Kecamatan Kendit. "Ada 3 sertifikat yang sudah di urusi. Dan ada 2 sertifikat yang dimasukkan ke Program PTSL. Namun itu sudah proses panjang". Selasa, (08/01/2018).

Saat disinggung apakah yang bersangkutan sudah terima uang dari B Riyani melalui Nila. "Iya mas, sudah diterima namun saya tidak ingat rinciannya dan itu melalui Nila. Kalau tidak keliru ada tiga kali pembayaran dan sudah belasan juta rupiah yang diterima. Namun saya sanggup mengembalikan sisanya bilamana kepengurusan sertifikat tanah tersebut sudah diselesaikan. Dan untuk kepengurusan sertifikat tersebut saya sanggup bertanggung jawab".

Terkait hal tersebut, Ketua Forum S One, Dwi Atmaka bersama anggotanya Andaru dan M Al Hafiz yang mendatangi Kantor Kelurahan Patokan, mengatakan bahwa adanya informasi dari pengadu saya langsung terjun lapangan untuk dapat berkomunikasi kepada yang bersangkutan, "Benar, yang bersangkutan sudah mengakuinya malahan hal itu sebelumnya hari Jumat, (28/12/2018) yang disampaikan di depan Pak Lurah. Ini pertemuan kedua dan lebih-lebih disaksikan dan untuk kepengurusan sertifikat akan segera diselesaikan. Dan berkasnya sudah selesai hanya tinggal menunggu waktu dekat ini".

Maka dari itu, Aka panggilan akrabnya menjelaskan, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar mengurus pembuatan sertifikat sendiri, tanpa melalui pihak ketiga. Tentunya selain untuk mencegah pungli dan penipuan, juga agar masyarakat sendiri tahu biaya-biaya apa saja yang dikenakan dan berapa besarannya. "Biar jelas biayanya berapa, apa saja, agar tidak merasa di kibuli oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab", pungkasnya. (St1)


Situbondo, Media Nasional Cakrawala - Sidang dengan Terdakwa FR atas Kasus Penganiayaan Istri Sirinya Lailatul, digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Kamis (27/12/2018).

Lailatul, yang akrab dipanggil Ila di dakwa dengan Pasal 44 ayat 1 Jo Pasal 5 huruf a UU RI no 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sub pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman 5 Tahun Penjara.

Perjuangan Ila untuk mendapatkan keadilan tidaklah mudah, kasus ini di laporkan Tahun 2015 namun ketika Kasus ini sudah di nyatakan P21 oleh Kejaksaan Negeri Situbondo, Penyidik tidak dapat melakukan Tahap 2 di karenakan Tersangka FR tidak berada di tempat sehingga Kejaksaan Negeri Situbondo mengeluarkan P 21a (Pengembalian Berkas)

Ila mengatakan, “saya sudah sempat putus asa karena kasus saya tidak ada kabar dan kelanjutannya, Alhamdulillah saya kenal dengan GP Sakera sehingga kasus ini kembali di tindak lanjuti,” tuturnya kepada awak media saat usai sidang Jum’at ( 28/12/2018).

Setelah Tersangka FR terlihat kembali di Situbondo pihak penyidik melakukan koordinasi dengan Kejari Situbondo dan mendapatkan petunjuk untuk melakukan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) setelah di lakukan Penyidikan dan BAP untuk beberapa saksi termasuk saksi korban berkas di serahkan ke Kejaksaan namun di kembalikan dengan memberikan Petunjuk pemeriksaan saksi lain yang sebelumnya ketika di nyatakan P 21 tidak ada dalam petunjuk.

Kerja keras Penyidik membuahkan hasil dengan di nyatakannya kembali kasus tersebut P 21 untuk yang kedua kalinya. Kabar gembira ini terdengar oleh Korban Ila namun kegembiraan ini tertunda setelah Kejaksaan tidak melakukan penahanan kepada Tersangka FR.

Ketika korban datang ke kantor GP Sakera mengungkapkan kekecewaannya. “Kenapa FR tidak di tahan, padahal gara-gara dia menghilang sebelumnya kasus ini tertunda, apa karena saya orang tidak mampu,” ucapnya dengan raut mimik sedih.

Tidak ditahannya tersangka yang mendapatkan P 21 sebanyak 2 kali ini membawa Ketum GP Sakera Syaiful Bahri dan Ketua S One Dwi Atmaka mendatangi Kejaksaan Negeri Situbondo mempertanyakan alasan Kejaksaan tidak melakukan penahanan. Dan ditemui langsung oleh Kasi Intel Kejaksaan Bebri yang mengatakan alasannya bahwa, “Ini wewenang kami untuk melakukan atau tidak penahanan terhadap Tersangka”.

Persidangan kali ini di warnai dengan beberapa kejadian menarik baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan sebelum Sidang di mulai.

Saksi Korban Ila dan saksi Nasir yang datang sejak pagi sekitar pukul 13.00 WIB mendapatkan telpon dari Kejaksaan bahwa Sidang ditunda.

Akibat telpon tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Situbondo yang Ketua Majelis Hakim dalam sidang ini sempat mengingatkan Jaksa sebelum sidang di mulai.

“Kejaksaan jangan berbuat mengumumkan penundaan karena penundaan sidang bukan wewenang Kejari tapi wewenang Majelis Hakim yang di tentukan dalam persidangan. Ketegasan Pimpinan sidang juga mengingatkan kepada Kejaksaan karena Terdakwa tidak di tahan jadi di tiap persidangan harap di hadirkan agar jangan ada penundaan seperti minggu kemaren karena kasihan Terdakwa lain yang di tahan yang juga ingin segera di sidangkan.

Ada kejadian menarik pula ketika saksi Korban Ila di tanya apa pekerjaan Terdakwa FR “Saya kurang tahu Bu Hakim, FR hanya bercerita kalau dia itu anggota Intel dan saya sempat di tunjukkan kartunya, dia kalau malam saja keluar dengan berpakaian jaket hitam kayak intel, “Jawaban saksi ini cukup mengagetkan Majeleis Hakim karena di dalam Data Terdakwa tidak tercantum bahwa Terdakwa adalah seorang Intel.

Untuk meyakinkan Majelis Hakim bertanya kepada Jaksa Rendi sebagai jaksa penuntut apakah Terdakwa adalah Intel Kejaksaan dan Jaksa mengatakan kalau Terdakwa bukan anggota Intel Kejaksaan.

Nasir yang juga memberikan keterangan membenarkan bahwa korban Ila mengalami luka lebam di kepala dan belakang kepala dan sempat di rawat di Rumah Sakit, kesaksian Nasir ini juga sama dengan kesaksian dari P. Yono ayah kandung Ila kalau dia yang menemani Ila bermalam 3 hari di Rumah Sakit.

kesaksian korban di dalam persidangan yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Intel juga di benarkan oleh Nasir seusai sidang ketika di wawancarai S One ” Iya benar mas, di kampung dan keluarga Ila, FR itu mangaku sebagai anggota Intel malah sempat mengatakan ke saya kalau dia bisa bantu saya jika saya mendapatkan masalah ”

Menanggapi penanganan kasus Penganiayaan ini Bang Ipoel panggilan akrab Ketum GP Sakera mengatakan ” Memang sedikit aneh ketika Kejaksaan tidak melakukan penahanan padahal mereka tahu jika Terdakwa sempat tidak berada di tempat ketika P 21 yang pertama padahal untuk kasus-kasus sebelumnya yang saya ketahui jangankan P 21 yang sampai 2 kali, Tersangka yang kooperatif ketika P 21 tahap 2 pertama kali saja sudah langsung di tahan, tapi sudahlah itu memang kewenangan mereka”.

”Hanya keanehan ini kok ya di lanjut dengan menelpon Saksi Korban kalau sidang di tunda, beruntung Ketua Pengadilan Situbondo yang juga Ketua Majelis Hakim meski beliau wanita bisa bertindak tegas sehingga Sidang tidak di tunda untuk kedua kalinya", terangnya.

Bang Ipoel berharap, "Semoga saudara Ila dari palu hakim mendapatkan keadilan dengan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya karena ini menyangkut dengan marwah Pengadilan Negeri Situbondo".

"Kami baik GP Sakera, S One dan LPKPN akan selalu mengikuti proses persidangan ini agar kami bisa mengawasi dan menunggu ending dari perjuangan seorang wanita lemah yang harus merasakan sakit dan bermalam di Rumah Sakit", pungkasnya. (St1)

Bondowoso, Media Nasional Cakrawala - Komentar Erfan selaku Ketua Umum LHASBIRA saat di wawancarai di rumahnya yang secara jelas menurutnya bahwa hal ini di duga sudah melanggar Perda yang ada di Kabupaten Bondowoso.

Seperti yang sudah di masukkan di beberapa media terkait dengan keberadaan Hotel Grand Padis yang menemukan banyak tantangan masalah pembangunannya sempat pula mendapatkan respon Pihak Pemerintah dalam hal ini dari Pihak Kepala Dinas DPMPITSP dan Naker, Purno Winardi yang memang mengakui bahwa posisi Cafe Restoran yang menggunakan Badan Trotoar memang jelas melanggar Perda, akan tetapi intinya pihaknya tidak mau untuk di salahkan karena proses pembangunannya ada kaitan dengan beberapa pihak.

Erfan selaku Ketua Umum LHASBIRA sangat menentang keras terkait hal ini, dirinya bukan menghambat keberadaan para Investor, akan tetapi Proses Pembangunannya juga harus sesuai dengan peraturan yang sudah termasuk dalam Perda RT/RW.

Di katakannya bahwa Hotel Grand Padis terletak di kawasan Sistem Pusat Pelayanan ( Sistem Perkotaan / Sistem Pusat Kegiatan Lokal ) dan Sistem Prasaranan Wilayah Kabupaten, Hal ini tertera di dalam pasal 6 dan 7 Perda RT/RW juga Kawasan Strategis Ekonomi Perkotaan Bondowoso ( pasal 38 dan 39 - Perda RT/RW ) dan terletak di Jalan Ayani yang merupakan kawasan sekitar prasarana yaitu Jalan Kolektor, karena itu masih menurutnya ( Erfan - Red ) bahwa Pembangunan Hotel Padis tersebut di duga masih melanggar peraturan yang ada serta seolah - olah di anggap enteng oleh beberapa pihak, padahal sudah sangat jelas Perda benar-benar di tabrak ( di langgar - red ).

Beberapa Kesalahan yang akan terus di soal adalah kesalahan yang sangat fatal dan nantinya akan berpengaruh sangat kuat pada masyarakat Bondowoso ke depan karena pembangunannya di duga tidak melalui posedur yang benar, ada beberapa item yang kurang di perhatikan Pemkab yaitu : Pembangunan yang kurang dari 15 Meter dari As Jalan, menggunakan Trotoar sebagai sarana dan prasarana hotel,  tidak tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang memenuhi 10 persen dari luasan kawasan Terbangun ( private - Red ), Pembangunan Hotel Padis lebih dari 3 Lantai yang tingkat kemampuan Pemadam Kebakarannya hanya sampai pada 3 tingkat dan juga Intensitas pemanfaatan ruang pada bangunan melebihi koofisien dasar bangunan ( 0,9 ), karena itu di katakannya lagi bahwa Pembangunan Hotel Grand Padis di duga sangat melanggar Pasal 80 Perda RT/RW.

LHASBIRA menurutnya tidak akan diam dalam mengatasi permasalahan ini, dirinya bersama Team akan segera menindak lanjuti dengan lebih spesifik karena dengan adanya pembagunan tersebut sangatlah mengganggu pikiran beberapa Lembaga yang tergabung di dalam Forum Komunikasi LSM, ORMAS dan wartawan di Bondowoso, selain itu juga Erfan akan tetap selalu koordinasi dengan beberapa pihak agar Pelaksanaan penindak lanjutan masalah ini tidak berhenti sampai di sini saja pungkasnya saat di confirmasi wartawan media cakrawala

Hal senada juga disampaikan oleh Imam Imron selaku ketua LSM GEPAR Bondowoso sy mendukung langkah LASBHIRA dalam  penegakan  perda terkait  pembangunan  hotel grand  padis Karena peraturan dibuat untuk dilaksanakan dan ada tanda tanya besar atas dugaan pelanggaran perda oleh pihak hotel Grand Padis,hukum dibuat untuk dijadikan tuntunan bukan dijadikan tontonan untuk kepentingan individu ataupun kelompok, pungkasnya kepada wartawan media cakrawala.(team)


Media Nasional Cakrawala, Bondowoso -Menyambut hari Anti Korupsi sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Komunikasi LSM  LASBHIRA, GPRI GEPAR, LENTERA BANGSA, AKP, TEROPONG, LIBAS, MABES (Madura bersatu)dan beberapa LSM lain serta ORMAS juga WARTAWAN Bondowoso gelar orasi, Senin (10/12/2018). Puluhan peserta turut melakukan aksi dengan tertib. Start dari alun-alun kota menuju Inspektorat dan terakhir kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso.                                  

Ilham Bersama edi AKP selaku tim kordinator lapangan aksi dalam orasi menyampaikan aspirasinya serta tuntutan terkait dengan penegakan supremasi hukum yang dianggapnya tidak memuaskan (tidak pro rakyat). Karena banyak aturan masih tidak mengedepankan legalitas ataupun keberpihakan pada masyarakat (mandul). Menangkap 1 orang tersangka yang sudah ditetapkan DPO dan masyarakat sudah banyak mengetahui tidak bisa.                                                                              

"Kita hormati supremasi hukum. Tetapi kalau sudah mengenai pada politik semuanya berbahasa proses. Menangkap 1 orang yang sudah ditetapkan jadi tersangka tidak mampu. Ketika kita berteriak salah, bertanya salah, " ujarnya dengan penuh semangat. Dan meminta dalam hari anti korupsi agar LSM, ormas dan wartawan lebih kritis. Apalagi dengan kepemimpinan yang baru.



Selanjutnya Ilham yang juga dari JAS MERAH dan perwakilan Lembaga Anti Korupsi (LAKI) usai orasi kepada tim media Nasional Cakrawala menyampaikan bahwa aksi yang digelar pada hari anti korupsi ini antaranya adalah melanjutkan pelaporan terkait dana bansos  di Kabupaten Bondowoso.

"Menemukan adanya dugaan penyelewengan anggaran dan program itu ada semacam yang merugikan terutama pada kelompok penerima dana bansos. Selain itu juga menanyakan status DPO, tersangka oknum mantan anggota DPR kita yang belum tertangkap, " pungkas Ilham.

Jika aksi damai ini tidak ditanggapi maka kami forum LSM dan WARTAWAN beserta ormas kabupaten Bondowoso akan turun lagi kejalan untuk orasi dengan pengerahan massa lebih besar ungkap ketua LSM GEPAR Bondowoso IMAM.IMRON agar penegakan hukum di Bondowoso bisa lebih baik dan transparan.

Pertengahan orasi sebagian peserta melakukan aktivitas pembakaran keranda bertuliskan " Kejaksaan mandul " dan aksi ditutup dengan doa bersama.  (Team/Red)


Bondowoso - Media Nasional Cakrawala, Sebuah forum untuk mengapresiasi gerakan sebagai sosial control dimasyarakat yang mencakup semua aspek kehidupan dengan kordinator semua LSM yang hadir dan ada dikabupaten Bondowoso dan beberapa insan media yang turut serta dalam acara tersebut adapun LSM yang hadir di rumah ketua LSM teropong H.Nawiryanto winarno desa Mangli wetan kecamatan tapen kabupaten Bondowoso antara lain : TEROPONG, AKP, JACK CENTER, GEPAR,JAS MERAH, LIBAS, RAUNG CENTER, PEMUDA PANCASILA, MADURA BERSATU, GPRI, GMPK, LHASBIRA, LENTERA BANGSA bersama para anggotanya dan beberapa insan pers besar harapan agar dapatnya forum komunikasi ini bisa memberikan motifasi dan menjadi jembatan untuk aspirasi masyarakat di kabupaten Bondowoso khususnya dalam menyikapi suatu kepincangan - kepincangan hukum dan ketidak Adilan yang terjadi di masyarakat baik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah ataupun elemen masyarakat sehingga membawa dampak kemajuan dalam penerapan hukum dan terciptanya keadilan bagi masyarakat khususnya diwilayah kabupaten Bondowoso.

Hasil konfermasi dengan ketua LSM GEPAR Bondowoso IMAM IMRON mengatakan : masih banyak kepincangan dan ketidak Adilan yang terjadi di masyarakat kecil dan lemah dan inilah bagian dari tugas LSM sebagai sosial control agar keadilan hukum dapat dinikmati oleh masyarakat kecil dan lemah sesuai amandemen UUD dasar 45 sebagai landasan hukum di wilayah hukum Indonesia karena seakan-akan hukum tajam kebawah dan tumpul ke atas ketika para pejabat yg melakukan penyimpangan atas hukum itu sendiri seakan akan penegakan hukum itu jalan ditempat, mudah - mudahan forum komunikasi ini bermanfaat untuk masyarakat luas pungkasnya kepada wartawan media Cakrawala.(red)


Bondowoso - Cakrawala, Menyongsong pesta Demokrasi rakyat Indonesia tahun 2019 Muspika kecamatan tapen kabupaten Bondowoso mengadakan kegiatan acara dalam rangka sinergitas tiga pilar bertempat di gedung aula bendungan sampean baru yang dihadiri oleh Kapolsek tapen AKP Admadi Yuda Leksana Kanit  Reskrim beserta seluruh jajaran anggota Polsek juga Danramil Kapten CAJ Anas Nahrawi dan seluruh anggotanya dan camat tapen Yoyok jalu santuso,S.STP.MM  beserta seluruh kepala desa diwilayah kecamatan tapen kabupaten Bondowoso acara ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga Kamtibmas diwilayah kecamatan tapen khususnya dan Bondowoso umumnya dalam sambutan pertama dibuka oleh camat tapen yg dilanjutkan Kapolsek dan Danramil dengan harapan untuk menjalin dan meningkatkan komunikasi dengan seluruh kepala desa dikecamatan tapen guna terciptanya Kamtibmas yg berkesinambungan diwilayah kecamatan tapen.


Hasil konfermasi dengan Kanit binmas Polsek tapen Bripka Mamik santuso mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara muspika dan seluruh jajaran kepala desa guna sinergitas peningkatan keamanan diwilayah polsek tapen menyongsong PILEG dan PILPRES tahun 2019 hal senada juga disampaikan oleh salah satu anggota Koramil tapen yang sekaligus Babinsa desa mrawan koptu Suryadi menyampaikan kepada wartawan media ini akan pentingnya peran serta kepala desa selaku ujung tombak diwilayahnya masing - masing untuk membantu keamanan dan ketertiban demi terciptanya situasi aman kondusif diwilayah kecamatan tapen khususnya.

Acara break sejenak untuk makan dan melaksanakan ibadah sholat Maghrib  dan acara season kedua dilanjutkan selesai sholat isya' dengan agenda sharing antara kepala desa dan muspika terkait pelaksanaan tugas - tugas kepala desa dan kendala yang ada di lapangan yg dihadapi oleh kepala desa di semua aspek kegiatan program pemerintah juga  desa termasuk program pembangunan yg sedang dilaksanakan dengan penggunaan anggaran dari pemerintah acara terakhir dilanjutkan dengan musik elektone ( imam/red )


Bondowoso Cakrawala  Rabu (14/11-2018) - Pengadilan Negeri Bondowoso telah selesai melakukan Eksekusi atas obyek sebidang tanah pekarangan yang terdiri dari sebuah bangunan.

Di dalamnya bertulis sertifikat Hak Milik (SHM), No. 1530 dengan luas 484 M², atas nama pemohon eksekusi Ahmad Fauzi, yang di kuasakan kepada (LBH API) lembaga bantuan Hukum yaitu Dedy Rahman Hasyim, SH, MH dan Saiful Rijal,SH.I dari kantor DRH AND PATNERS di jalan pelita Nomor 24-25 Tamansari Bondowoso.


Eksekusi akan diselesaikan hari ini juga berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 09/pdt.Eks.HT/2018/PN.bondowoso tertanggal 06 November 2018, dan hari ini pelaksanaan eksekusi dari pihak pengadilan di hadiri oleh pihak kelurahan, serta pihak yang tereksekusi, di samping itu pengamanan dikawal oleh enam puluhan kepolisian dari Polres Bondowoso sehingga proses Eksekusi berjalan dengan aman adem ungkapnya kepada media Nasional Cakrawala.


Dedy Rahman menjelaskan bahwa secara resmi sebidang tanah pekarangan yang ada di kota kulon,yang di atasnya berdiri sebuah bangunan, telah resmi menjadi hak Milik dalam penguasaan ahmad fausi" langsung diberikan kunci yang baru oleh pihak Pengadilan Negeri Bondowoso, serta penguasaan dan hak milik secara sah kepada klien kami ahmad fauzi. Pungkasnya (Imam /Heri)

AND1 Design

{facebook#https://web.facebook.com/AND1streetballer}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget