Articles by "Artikel"


Bondowoso, Cakrawala - Dusun Taman RT.08 Desa Mrawan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso mengadakan  renovasi Masjid sebagai sarana ibadah ummat Islam khususnya dan hasil konfermasi dengan ketua takmir masjid baitur rahim ustad JUHARI mengatakan diperkirakan membutuhkan biaya kurang lebih 400.juta sedangkan dana yang tersedia sementara sampai saat ini masih terkumpul 137.juta jadi masih banyak kekurangan biaya agar pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid berjalan lancar sesuai harapan masyarakat.

Hasil pantauan wartawan  cakrawala dialokasi ada hal yang menarik dalam kegiatan renovasi Masjid nampak di sana beberapa personil TNI dan POLRI ikut membantu pembongkaran bangunan Masjid yaitu anggota Koramil Tapen Kapten CAJ Anas Nahrawi beserta 5 orang anggotanya yaitu Kopral Satu Suryadi selaku Babinsa Desa Mrawan dan Pelda Alwi selaku Batuud Koramil Tapen dan Serda Kunaidi Kopda Rosidi Sertu Trie.s serta satu anggota kepolisian sektor Tapen BINMAS Desa Mrawan Bripka Mamik Santuso dan hasil konfirmasi dengan tokoh masyarakat yang sekaligus anggota takmir Masjid baitur rahim H.Musattar memang patut diacungi jempol.

Kinerja dan antusias dari anggota TNI juga POLRI khususnya Babinsa dan Binmas Desa Mrawan Kopral Satu Suryadi dan Bripka Mamik Santuso yang selalu turun ke masyarakat setiap ada kegiatan termasuk renovasi Masjid Baitur Rahim selamanya TNI dan POLRI tetap melekat di hati masyarakat khususnya warga Desa Mrawan dan H.Musattar mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya agar pembangunan Masjid berjalan lancar sesuai harapan bersama karena sumber dana renovasi tersebut sebagian besar diperoleh dari penarikan amal di jalan raya Mrawan ke arah Mangliwetan.


Di lain pihak Komentar  Heri Efendi salah satu tokoh masyarakat Desa Mrawan yang sekaligus anggota LSM -  GEPAR Bondowoso mengatakan pemerintah dan dinas terkait jangan menutup mata karena ini menyangkut fasilitas umum dan sarana ibadah diharapkan dapat memberikan bantuan untuk renovasi Masjid Baitur Rahim di dusun taman Desa Mrawan pungkasnya. (Imam Imron).


PONOROGO - Sebelum masuknya agama-agama 'impor' ke Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu), masyarakat Indonesia sudah ber-Tuhan dan menjunjung tinggi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Karena itu, tuduhan para penganjur "negara agama", justru sangat ahistoris, sangat bertentangan dengan kenyataan sejarah.

Sebaliknya, sejarah membuktikan bahwa Dasar Negara Pancasila berakar pada kepribadian bangsa dalam rentangan perjalanan sejarahnya selama ribuan tahun yaitu sebagai bangsa yang luwes, toleran dan terbuka. Sejak awal sejarahnya yang paling dini, pengaruh agama-agama luar diterima dengan ramah, tetapi direfleksikan kembali dalam prinsip Ketuhanan yang lebih universal, mengatasi "agama-agama terorganisasi" (organized religions) yang cenderung sektarian dengan sikap monopoli Kebertuhanan atau dalam bahasa ilmiahnya: "imperialisme doktriner"- yang membahayakan keutuhan bangsa, bahkan peradaban manusia.

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa, sebetulnya merupakan pengakuan (rekognisi) terhadap kehidupan dan kemerdekaan beragama rakyat Indonesia. Sayang, rumusan kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa", seperti dipakai dalam UUD Proklamasi 1945, UUD RIS, dan UUDS 1950, membuka peluang penyangkalan (misrekognisi) terhadap penganut aliran kepercayaan atau agama-agama lokal nusantara yang lebih dulu hidup di Nusantara.
 

Dan itu terjadi di zaman Orde Baru. Dimulai dari Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965 junto Undang-undang Nomor 5/1969, yang menyebut enam agama yang dianut oleh rakyat Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Namun, Konghucu dipinggirkan di masa Orde Baru. Berdasar Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri tahun 1974, kolom agama di KTP harus diisi dengan pilihan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu ,dan Budha. 

Lalu perlahan-lahan muncul istilah agama resmi dan tidak resmi. Di luar lima agama itu, hanya dianggap aliran kepercayaan saja, termasuk agama lokal. Padahal, menurut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2003, pernah ada 245 agama lokal di Indonesia. Karena tidak diakuinya agama lokal, muncul anggapan bahwa orang Indonesia tidak beragama sebelum abad pertama.

Menurut Parsudi Suparlan dalam buku 'Agama Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologis' (1988), agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Secara khusus, agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. 

Mengacu pada definisi Parsudi Suparlan, jika agama itu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, maka tak hanya keenam agama yang diakui pemerintah yang layak disebut agama. Aliran kepercayaan pun layak disebut agama, bukan?

Sayang sekali, praktik misrekognisi warisan Orba itu masih terwariskan hingga sekarang. Jelaslah bahwa pembatasan terhadap hanya 6 agama yang diakui pemerintah,(dan ini semestinya di luar kewenangan pemerintah untuk mengu-rusinya) − jelas-jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tampak sekali "definisi agama" yang melatarbelakangi munculnya berbagai kebijakan diskriminatif terhadap agama nusantara adalah jelas-jelas definisi agama menurut agama tertentu. Misalnya, syarat-syarat bahwa agama harus mempunyai konsep Tuhan, Kitab Suci, dan Nabi adalah jelas-jelas definisi Islam. Diantara agama-agama semitik saja (Yahudi, Islam dan Kristen), konsep Nabi, Kitab Suci dan pe-wahyuan saja sudah berbeda, lebih-lebih lagi agama-agama non-Semitik, seperti Hindu dan Buddha.

Kondisi ini berangkat dari persinggungan antara kekuasaan negara dan keyakinan agama. Jika kekuasaan negara menjadi alat mayoritas untuk menguasai dan menancapkan legitimasi agama tertentu, maka hal ini akan menjadikan agama sebagai sesuatu yang menakutkan. Sebagaimana ditulis Charles Kimball dalam 'When Religion Becomes Evil' (2002): "Alih-alih mengharapkan kedamaian dan keadilan yang menjadi muatan utama agama, malah sebaliknya, sakralitas agama pun dinodai oleh umatnya demi menuruti ambisi sesaatnya. Agama pun, menjadi semacam 'makhluk' menakutkan yang hanya menebar kejahatan (evil)."

Otoritas kekuasaan yang bersandar pada agama, atau sebaliknya, agama yang bersandar pada kekuasaan negara, hanya menjadikan negara berkuasa mutlak. Memutuskan sesuatu hal seenaknya, mengabaikan "yang lain" yang berbeda, serta menjadikan agama sebagai legitimasi kekuasaan belaka tanpa menciptakan keadilan bagi semua masyarakat.

Oleh : Wanda I. Ramadhan
  • Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo
  • Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fitrah
Penulis : Sayadi

AND1 Design

{facebook#https://web.facebook.com/AND1streetballer}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget