ISU INTERPELASI MERAMAI, KETUA UMUM LBH API BEBERKAN KETENTUAN HUKUMNYA



Dedi Rahman Hasyim didampingi Pembina dan Ketua DPC LBH API Bondowoso bersama Tim Media Nasional Cakrawala.

Bondowoso - Media Nasional Cakrawala

Belakangan ini masyarakat telah jamak mendengar istilah “interpelasi”, terutama dengan bermunculannya kabar yang memanas saat ini, yakni isu DPRD Bondowoso dan DPRD Jember yang akan menggunakan hak interpelasi atas permasalahan-permasalahan di daerah.

Menyikapi derasnya kabar mengenai penggunaan hak interpelasi oleh DPRD tersebut, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Adikara Pancasila Indonesia (LBH API), Dedi Rahman Hasyim, S.H., M.H.  beberkan syarat dan ketentuan hukumnya.

“Hak yang melekat pada DPR berdasarkan Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 371 ayat (1) UU MD3 ada tiga, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sedangkan interpesasi ini, yang ramai saat ini, diatur dalam Pasal 79 ayat (2) jo. Pasal 371 ayat (2) yakni hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Ungkapnya pada Tim Cakrawala Senin (11/11/2019).


Dedi RH mengenakan Baju Dongker dan Arifin Habiyono (Pembina LBH API) mengenakan kemeja coklat.

Praktisi hukum / advokat yang akrab dipanggil Mas Dedi ini pun memaparkan tentang adanya hal penting untuk dipenuhi untuk menggunakan hak interpelasi. Dedi mengungkapkan, “ada urgensi penting yang tersirat dalam Pasal 79 ayat (2) jo. Pasal 371 ayat (2) yang harus dipenuhi untuk menggunakan hak interpelasi, yakni frasa “kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara“. Imbuhnya.

Pria yang juga menjabat sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI Bondowoso) dan Pengurus PC Ansor Bondowoso ini, pada kesempatan yang sama menerangkan, terdapat beberapa peristiwa yang dapat dijadikan percontohan untuk melihat urgensi dijalankannya hak interpelasi.

“Setidaknya kita dapat ambil dua contoh kasus yang dalam melihat urgensi dipakainya hak interpelasi, pertama hak interpelasi pada kasus ini diusulkan oleh 130 anggota DPR karena lambannya penanganan lumpur Lapindo dan penyelesaian korban Lapindo Sidoarjo. Kemudian kedua, hak interpelasi oleh 18 anggota DPR RI yang telah menandatangi usul hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan kasus kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kita melihat pada kasus-kasus ini memang memiliki nilai penting  dan urgen terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara“. Tukasnya. (Red.)

Post a Comment

AND1 Design

{facebook#https://web.facebook.com/AND1streetballer}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget