Gp Sakera dkk bersama Ratusan Warga Desa Pokaan Gelar Demo di Kejari Situbondo



Situbondo | Media Nasional Cakrawala 
Gp Sakera dkk diantaranya Tim S One, LPKP2HI (Lembaga Pengawas Korupsi Dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia), LPK (Lembaga Pemberantasan Korupsi), dan LPKPN (Lembaga Perlindungan Konsumen Putra Nusantara) Situbondo bersama Ratusan warga Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan ngelurug Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Situbondo untuk menuntut kasus dugaan pungli prona yang dianggap merugikan masyarakat.

Dalam demo ini pengamanan dari Polsek Panji dan personil Polres Situbondo diterjunkan sekitar 150 personel kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Situbondo AKBP Awan Hariono SH. SIK. MH, bersama jajaran pimpinan utama Polres Situbondo dan juga dihadiri Dandim 0823 Letkol Inf Akhmad Juni Toa SE.MI.Pol. sekitar pukul 09.00 Wib, Kamis, (07/11/2019).

Disela sela menyampaikan pendapat (aksi damai) di depan Kantor Kejari Situbondo, ada perwakilan warga yang didampingi Ketum Gp Sakera, Syaiful Bahri lakukan hearing bersama Kajari untuk menanyakan sejauh mana proses hukum laporan masyarakat terkait dugaan pungli prona tersebut.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Situbondo Nur Slamet menyampaikan segera membentuk tim khusus untuk meneliti kembali dugaan Pungutan Liar (Prona) yang dilakukan Perangkat dan Kepala Desa Pokaan periode 2013-2019.

Hal ini disampaikan dihadapan perwakilan ratusan warga Desa Pokaan yang mengelar aksi demonstrasi di Kejari Situbondo, Kamis (07/11/2019).

"Kita sudah membaca ulang laporan warga. Dalam waktu dekat akan kita bentuk tim untuk meneliti dan jika dianggap cukup bukti maka akan dilakukan pemanggilan saksi", Kata Nur Slamet, SH MH Kepala Kejaksaan Negeri Situbkndo.

Ia menambahkan bahwa lembaganya tidak tebang pilih dalam memproses suatu perkara. Dirinya pun menegaskan berkomitmen untuk menegakkan hukum di atas segalanya.

"Tentu acuan kita pada regulasi yang ada. Maksudnya ada beberapa adminitrasi yang harus dilalui. Namun pada prinsipnya kita akan membuka kembali kasus ini", imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, (Ketua Umum) Ketum Gp Sakera Syaiful Bahri, selaku pihak yang sejak awal mendampingi warga, menyampaikan keyakinannya bahwa telah terjadi dugaan pungli secara berjemaah di Desa Pokaan. Pihaknya pun menyebut dugaan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang kuat.

"Kita harus menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Hukum harus ditegakkan hingga di struktur paling kecil, yakni desa. Terkait dengan Pokaan, kami yakin telah terjadi pungli prona untuk tahun 2017-2018. Tentu kami punya alat bukti yang cukup untuk mengatakan itu", ucap Bang Ipoel panggilan akrabnya.

Menurutnya, Aparat Penegak Hukum (APH) harus bertindak obyektif dalam memproses suatu perkara.

Dirinya pun menegaskan telah mewakafkan waktunya untuk membela masyarakat kecil yang didholimi pemerintah.

"Dan Kami berharap APH melakukan tugasnya secara benar, tidak merasa ditekan oleh apapun dan siapapun. Proseslah laporan kami seobyektif mungkin. Kita akan terus mengawal kasus ini hingga kebenaran diungkap secara terang benderang", jelasnya.

Sementara itu, Pantauan Tim S One di lapangan, peserta aksi berorasi secara bergantian. Mereka juga membeberkan poster yang berisi ucapan:

(Pak Kejari yang baik, segera panggil saksi kami), (Pak Kejari yang baik, usut tuntas pungli prona Pokaan). (Pak Kejari yang baik, kami tidak percaya panitia Abdul Jalal karena mereka dibentuk setelah pelaksanaan prona). (St1)
Label:

Post a Comment

AND1 Design

{facebook#https://web.facebook.com/AND1streetballer}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget