APBD Kota Pasuruan Tahun 2020 Belum Di Bahas Nasib Rakyat Yang Akan Menjadi Korban



Media Nasional Cakrawala Pasuruan

Sanksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan tidak mendapatkan gaji selama 6 bulan bisa jadi terjadi, hal ini disebabkan sampai berita ini di turunkan draf APBD Kota Pasuruan 2020 yang sudah dikirimkan pihak pemerintah masih belum dibahas.
Hal ini besar kemungkinan belum di bahas karena pembentukan AKD masih belum terbentuk semua. hanya banggar dan banmus yg sudah terbentuk.

Alotnya pembentukan komisi komis di DPRD Kota Pasuruan di indikasikan bahwa fraksi fraksi yang ada di DPRD Kota Pasuruan masih menemukan jalan buntu untuk komunikasi.

Saat team media nasional cakrawala bertanya kepada salah satu Dewan yang tidak ingin di sebut namanya membenarkan kondisi ini menurutnya “Belum terbentuknya komisi komisi di DPRD Kota Pasuruan ini karena ada gabungan kelompok fraksi yang mau menguasai seluruh pimpinan di komisi komisi dengan meninggalkan fraksi fraksi yang lain, selama komunikasi antar fraksi belum Menemukan titik temu kemungkinan besar komisi komisi tidak akan pernah terbentuk karena harus menyesuaikan dengan peraturan tatib yang ada”.tegasnya

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku persetujuan DPRD Kota Pasuruan atas usulan draf APBD Kota Pasuruan tahun 2020 yang dikirimkan oleh Walikota selambat lambatnya harus mendapatkan persetujuan DPRD Kota Pasuruan satu bulan sebelum masa tahun anggaran berakhir. Itu artinya tanggal 30 November 2019 adalah batas akhir persetujuan DPRD Kota Pasuruan atas APBD 2020 kota pasuruan yang sudah di ajukan.

Terkait dinamika AKD yang belum terbentuk yang di sebabkan karena ada indikasi kelompok gabungan fraksi mayoritas yang ingin menang sendiri, yang hanya memikirkan jabatan pada pimpinan komisi-komisi salah satu tokoh masyarakat ikut bicara menurutnya “Harusnya seluruh anggota DPRD Kota Pasuruan yang sekarang dan fraksi fraksi bisa duduk bersama segera menuntaskan pembentukan seluruh AKD,di karenakan waktu pembahasan APBD Kota Pasuruan tahun 2020 yang sangat mendesak lebih mementingkan kepentingan masyarakat dengan membahas APBD tahun 2020 yang sudah dikirim oleh Walikota, jangan hanya merebutkan jabatnya sendiri, dan alat kelengkapan dewan (AKD)  masih belum terbentuk sehingga nasib rakyat Kota Pasuruan menjadi taruhan nya”.Tegas  Ustad Abdul Mu’iz

Hal yang sama di sampaikan oleh masyarakat "Terkait dinamika belum terbentuknya komisi komisi di Dewan saat ini pembahasan anggaran APBD tahun 2020 jelas akan mangkrak, Sementara kaitan di dalam anggaran itu sendiri bisa di pastikan terdapat program-program untuk kesejahteraan rakyat jelas akan terancam kandas". Mujib(natha)
Label:

Post a Comment

AND1 Design

{facebook#https://web.facebook.com/AND1streetballer}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget