Sosialisasi Dan Koordinasi Rencana Pembangunan Makam Purut III Kota Pasuruan (Sebelah Timur) Mendapat Penolakan Dari Masyarakat Sekitar



Media Nasional Cakrawala-Pasuruan

Acara Sosialisasi dan Koordinasi pemakaman adalah pembahasan penting yang selalu diperhatikan oleh masyarakat Kota Pasuruan, hal tersebut merupakan kebijakan yang harus di persiapkan matang dari pihak pemerintah untuk masyarakat sekitar.

Hari senin (30/9/19) bertempatan di Kelurahan Purut rejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan adakan sosialisasi dan koordinasi pengelolahan makam umum di tahun 2019, acara tersebut di hadiri oleh Kepala Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Pasuruan Mita, Kepala Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Pasuruan Uung, kepala UPT pemakaman Wisnu, Lurah setempat, perwakilan Kecamatan Purworejo, Dewan Perwakilan Rakyat Aris Budi, dan beberapa tokoh masyarakat Rt Rw serta anggota Ormas Pospera.

Sambutan pertama di sampaikan oleh kepala Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman (Perkim) Mita, menyampaikan kepada masyarakat bentuk sosialisasi dan koordinasi  ini merupakan wacana untuk kedepan agar pemakaman di Kota Pasuruan lebih teratur dan lebih baik khususnya di ruang penataan.

Sementara itu rencana pembangunan makam Purut III lokasi di Desa Purut Kelurahan Purut rejo mendapatkan penolakan dari warga sekitar, adanya rencana pembangunan makam Purut III warga di rugikan karena sebelumnya ada pemandangan hijau yang dapat di buat aktifitas warga tiba-tiba akan di bangun tempat makam, karena menurut warga dalam proses pembangunan makam purut II yang sudah jadi sampai saat ini masih belum di fungsikan.

Bahkan dalam acara tersebut beberapa Rt serta Rw setempat menyuarakan suara nya pada saat sesi tanya jawab diantara isi dalam penyampaian nya mereka menegaskan menolak rencana pembangunan makam Purut III.

Selain itu menurut Rw setempat Sudomo “Tempat yang luas tersebut seharusnya di jadikan area hijau seperti contoh taman bermain sehingga dapat di fungsikan untuk aktifitas warga, karena tempat tersebut juga di pakai warga untuk upacara bendera 17 Agustus tiap tahun nya, tetapi ini malah akan di jadikan tempat makam sehingga akan terkesan horor”, Tegasnya.

Amin Suprayitno wakil ketua DPD Pospera Jatim juga menyampaikan “Pemerintah adalah garda terdepan sebagai pelayan masyarakat seharusnya betul-betul memperhatikan keluhan masyarakat, karena dengan adanya pertemuan sosialisasi dan koordinasi ini ada beberapa usulan tentang keluhan masyarakat , maka dengan itu pemerintah harus dapat memperhatikan, karena Pemerintah adalah bagian dari masyarakat”.imbuhnya.


Namun di sela-sela acara tersebut salah-satu masyarakat juga menanyakan kebijakan ada nya makam yang sudah berkijing yang di bangun permanen, “Apakah kebijakan atau larangan itu hanya untuk mencegah yang hendak membangun kijing, dan yang sudah terlanjur membangun makam berkijing apa tidak mendapat perhatian untuk di tertibkan?”tegas salah satu warga saat bertanya.

Pertanyaan tersebut di jawab oleh kepala UPT Pemakaman Wisnu, “Yang berhak menertibkan makam yang sudah berkijing adalah pihak Satpol PP karena berdasarkan aturan Perda yang berhak menertibkan adalah mereka, Kami sudah pernah konfirmasi mengenai penertiban tersebut namun tidak ada respon dari dinas terkait”, Tegas Wisnu.(Natha)
Label:

Post a Comment

AND1 Design

{facebook#https://web.facebook.com/AND1streetballer}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget