Bupati Situbondo Bakal Digugat Class Action oleh Warga Desa Sumberejo dan Gp Sakera



Situbondo | Media Nasional Cakrawala 
Seperti yang diberitakan sebelumnya Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto, SH digugat oleh Ketum Gp Sakera Cs sebagai Gugatan Warga Negara atau Cetizen Law Suit (CLS).

Saat ini Bupati Kabupaten Situbondo kembali membuat Keputusan Kontroversi terkait dengan di keluarkannya Keputusan Bupati Nomor : 188/299/P/004.2/2019 tentang Pemberhentian Sdr Saruji sebagai Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo menuai banyak protes dari kalangan masyarakat dan juga GP SAKERA.

Surat Keputusan Bupati yang di tanda tangani 10 Juni 2019 dan di terima oleh keluarga dari Saruji hari Kamis tanggal 12 September 2019 cukup mengagetkan banyak pihak tak terkecuali Ketum GP Sakera Syaiful Bahri yang di kenal selalu memberikan advokasi hukum.

Dalam isi Keputusan Bupati tersebut pada alinea pertama hal Menimbang point satu di tulis secara jelas bahwa dar pertimbangan Bupati adalah Berdasarkan ketentuan pasal 75 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo no 9 Tahun 2015 tentang Kepada Desa, Kepala Desayang di berhentikan sementara di berhentikan secara definitif oleh Bupati setelah di nyatakan sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hearing pada hari Rabu, (11/09/2019) oleh sejumlah masyarakat Desa Sumberejo yang di dampingi GP Sakera dengan Kepala DPMD Suraji dan Kasi Pemerintahan sekaligus PJ Kades Sumberejo Yogi di ruang Kadis. Dalam hearing tersebut di pertanyakan tentang alasan Pemkab melakukan proses Pilkades desa Sumberejo.

Dalam pemaparannya Yogi menjelaskan bahwa Bupati menggunakan hak Diskresi untuk melakukan Pilkades buan melakukan PAW ataupun meneruskan jabatan PJS ( Pejabat Sementara ) adalah hasil website Mahkamah Agung bahwa Kasasi Saruji di tolak.

"Dalam website MA jelas bahwa Kasasi Saruji di tolak dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor", kata Yogi.

Sebelum Yogi menjelaskan hal tersebut Kepala DPMD juga mengatakan bahwa dasar di lakukannya Pemberhentian Kades Sumberejo adalah karena sudah inkrah, "Karena hasil website di tolak maka status hukum kasus Saruji sudah Inkrah", ujar Suradji kepada GP Sakera dan perwakilan warga.

Menanggapi pernyataan tersebut Ketum GP Sakera Syaiful Bahri dengan nada tinggi menanyakan pemahaman apa Pimpinan Kabupaten ini paham tentang arti Inkrah dalam sebuah kasus Peradilan Pidana.

"Bagaimana bisa putusan yang belum di lakukan Eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Situbondo karena Relaas dari Mahkamah Agung belum di terima, Bupati sudah mengatakan kalau kasus tersebut sudah inkrah, apa Bupati tidak memahami atau tidak tahu tentang hukum Acara Pidana dimana status hukum hukum itu Inkrah atau tidak", jelas Bang ipoel panggilan akrabnya.

Sebelum melakukan hearing rombongan warga dan GP Sakera menemui dulu Kasipidsus Reza di Kejaksaan Negeri Situbondo untuk menanyakan apakah Salinan Putusan dari Mahkamah Agung RI sudah di terima dan juga menanyakan status hukum dari Saruji, "Kami belum bisa melakukan Eksekusi putusan karena kami masih menunggu Salinan Putusan dari Mahkamah Agung meskipun di website Kasasi Terdakwa di tolak dan mengenai status Saruji karena masih belum ada Eksekusi maka masih berstatus Tahanan Titipan Mahkamah Agung bukan Terpidana", ujar Reza Kasi Pidsus Kejari Situbondo.

Sementara itu Kalapas Situbondo Alif yang di mintai keterangannya terkait status Saruji di Lapas Situbondo mengatakan, "Bapak Saruji masih berstatus Ttitipan Tahanan Mahkamah Agung bukan menjadi warga binaan kami karena belum berstatus Terpidana, kami hanya bertugas menjaga titipan tahanan tersebut".

Mencermati kecerobohan Bupati Kabupaten Situbondo ini, Bang Ipoel menambahkan, "Dengan keluarnya Keputusan ini sudah jelas bahwa Bupati sangat tidak memahami peraturan dan Undang undang, hal ini jelas sangat merugikan Saruji dan juga masyarakat Sumberejo juga masyarakat Situbondo pada umumnya".

Lanjut Bang Ipoel, "Ketika memiliki Bupati yang tidak paham dan membuat Kebijakan yang ceroboh, oleh karenanya kami akan melakukan Surat Keberatan sebelum kami melayangkan Gugatan Class Ation terhadap Bupati agar Bupati lebih berhati hati dan mulai belajar tentang perundang-undangan karena dengan ketidaktahuannya tersebut akan sangat merugikan masyarakat", pungkasnya. (St1)
Label:

Post a Comment

AND1 Design

{facebook#https://web.facebook.com/AND1streetballer}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget