Terkait Penutupan Eks Lokalisasi Situbondo, Ketua MUI: PR Bupati Berikutnya



Situbondo | Media Nasional Cakrawala - Seperti yang diberitakan di beberapa media online maupun cetak aksi demo marathon yang dilakukan 6 (enam) lembaga dan dilanjutkan hearing untuk desak anggota dewan Kabupaten Situbondo untuk melakukan fungsi dan haknya yaitu Hak Interpelasi terkait Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 27 Nomor 2004 melalui PETISI yang ditanda tangani 619 masyarakat Situbondo.

Banyak menjadi perbincangan dan salah satunya menarik perhatian dengan adanya surat kabar yang beredar dengan steatment dari Ketua MUI: "Meniadakan Lokalisasi dan PSK Tidak Bisa, Kalau Mengurangi Bisa".

Tim S One mengkonfirmasi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Situbondo, KH Saiful Muhyi dikediamannya yang sebelumnya didatangi ke kantornya  tidak berada ditempat. Terkait statementnya berita yang beredar dan menanggapi penutupan Eks Lokalisasi yang sesuai dengan PERDA No 27 Tahun 2004 yang saat ini berusia 15 tahun. Seakan menyambut baik yang dilakukan oleh 6 lembaga tersebut.

Kiai Muhyi, Ketua MUI Situbondo mengatakan bahwa, "Prostitusi ini jelas sangat merugikan masyarakat Situbondo dan ini termasuk kejahatan kemanusiaan yang nyata di larang oleh Agama dan juga oleh Pemerintah", ucapnya.

"Andaikan ini Negara Islam maka harus di rajam pelaku-pelaku perzinahan ini karena begitu berbahayanya praktek-praktek prostitusi ini. Pemerintah Situbondo harus segera mengambil langkah tegas untuk segera menutup secara permanen Lokalisasi yang berada di Kabupaten Situbondo ini", imbuh Kiai Muhyi.

Menurut Kiai Muhyi, "Seharusnya Pemkab Situbondo mampu melaksanakan Perda ini jika memiliki ketegasan", tegasnya.

Kiai Muhyi mengaku, "Saya pernah di ajak Bapak Bupati untuk melakukan sosialisasi di salah satu tempat prostitusi beberapa bulan yang lalu, namun saya tidak bisa bicara keras karena ada titipan Pesan dari Bupati untuk jangan bicara keras agar bisa melakukan pembinaan. Ya terpaksa saya tidak keras karena saya di ajak oleh beliau", ungkapnya sambil tersenyum.

Di singgung usia Perda yang sudah 15 Tahun dan kepemimpinan 9 Tahun yakni P. Dadang menjadi Bupati Situbondo dengan tertawa Kyai Muhyi mengatakan, "Ini menjadi PR untuk Bupati yang akan datang", jelentrehnya.

Ketika di mintai tanggapan terkait suksesnya daerah lain yang sudah menutup secara Permanen tempat Prostitusi dengan mimik yang serius Kiai Muhyi menjelaskan, "Itu tadi yang saya bilang tidak sulit selama Pemerintahannya tegas dan konsekuen menjalankan Perda. Ambil contoh saja B. Risma meskipun dia seorang perempuan namun karena ketegasan dia Dolly bisa di alih fungsikan".

Sambung Kiai Muhyi, "Padahal Dolly itu lokalisasi terbesar di Asia dan hingga sekarang masih di jaga ketat karena tidak sedikit yang mencoba untuk masuk kembali ke Dolly, jadi kalau tegas seperti itu akhirnya program tersebut bisa di laksanakan", jelasnya.

Sementara itu, Ketum GP Sakera Syaiful Bahri ketika dimintai tanggapannya terkait dengan statement Ketua MUI mengatakan, "Alhamdulillah ternyata Ketua MUI juga mendukung penutupan lokalisasi ini, ada hal yang menarik dari statement Kiai yaitu Lokalisasi di Situbondo menjadi PR untuk Buapati berikutnya".

"Saya menangkap bahwa Bupati sekarang seakan-akan hingga akhir Kepemimpinannya tidak akan menutup Lokalisasi di Situbondo", ucap Bang Ipoel panggilan akrabnya.

Bang Ipoel menambahkan, "Anehnya lagi ternyata tidak hanya Satpol PP seperti berita di media online yang mendapatkan Pesan dari Bapak, ternyata Ketua MUI yang notabene seorang Kyai juga mendapatkan pesan dari Bupati".

"Dan menjadi aneh dan janggal menurut saya (Ketum gp sakera, red), seorang Bupati melarang tugas Kiai untuk berkata keras terhadap praktek-praktek prostitusi, padahal ini sudah di larang di Al-Quran dan juga Perda", tandas Bang Ipoel.

Lain halnya Ketua Forum Gempar Situbondo, Sumyadi lebih keras lagi menanggapi, “Sudah jelas Bupati setengah hati menjalankan amanah Perda dan Agama jadi kita harus menyusun langkah berikutnya, mungkin People Power harus segera di laksanakan agar kearoganan dan pelanggaran terhadap peraturan Bupati ini tidak menjadi-jadi, setidaknya juga DPRD bisa mengambil sikap segera terkait dengan statement Ketua MUI ini", tegasnya.

Ketua Forum S One, Dwi Atmaka alias Aka tidak kalah juga dan ambil bagian untuk angkat bicara.

"Ternyata tokoh-tokoh di Situbondo sama pemikirannya intinya Eks Lokalisasi sepakat untuk di tutup. Jadi tidak ada alasan Perda harus ditegakkan, tunggu apalagi", pungkasnya. (St1)

Post a Comment

AND1 Design

{facebook#https://web.facebook.com/AND1streetballer}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget