PERDA Eks. Lokalisasi Terkesan Mandul, 5 Lembaga Situbondo Berikan Petisi ke DPRD Situbondo



Situbondo | Media Nasional Cakrawala - Pasca demo marathon yang dilaksanakan oleh Gp Sakera, LPKP2HI, S One, LPKPN, Gempar, Teropong dan elemen masyarakat Kabupaten Situbondo terkait Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 27 Tahun 2004 tuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tutup Eks. Lokalisasi yang kian menjamur di Kota Santri, wilayah Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur.

PERDA tersebut bahwasannya sudah dibuat 15 tahun lamanya. Penerapan PERDA yang diharapkan bisa segera dilaksanakan dan diimplementasikan serta memberikan sanksi, dianggap jalan ditempat. Perda tersebut dibuat guna melarang prostitusi untuk mempertahankan nilai luhur masyarakat agar tidak bertentangan norma agama dan kesusilaan.

Peserta Hearing diikuti oleh puluhan peserta dari 5 (lima) lembaga yang menandatangi Petisi "Mendesak DPRD Kabupaten Situbondo terkait dengan pelaksanaan dan penegakan PERDA No. 27 Tahun 2004 tentang Larangan Praktek Pelacuran", diantaranya yang mewakili Ketum Gp Sakera (Syaiful Bahri), Teropong (H. Darma), Ketua Forum S One (Dwi Atmaka), LPKP2HI (Supriyati), Ketua Gempar (Sumyadi), dan Ketua LPKPN, (Vicky P). Yang ditemui beberapa perwakilan Komisi yakni Komisi I, II, III dan IV serta Kasubbag Humas Sekretariat di Kantor DPRD Situbondo

Yang sebelumnya sempat terjadi ceos bahwa, "Perlakuan dan penerimaan tamu kami kecewa karena terkesan dipimpong. Apalagi rakyat yang akan menemui", timpal Ketua S One (Dwi Atmaka alias Aka). Kemudian anggota dengan mempersilahkan untuk melakukan hearing di Aula Kantor DPRD Situbondo.

Pada kesempatan itu, Ketua Lembaga GEMPAR, Sumyadi menyanyangkan atas insiden yang terjadi saat akan menemui peserta hearing dari beberapa lembaga. "Sayang sangat disayang perlakuan dan penerimaan tamu kami kecewa", ujarnya.

Sumyadi mengatakan, "Terkait hearing ini kami hanya ingin menyampaikan anggota dewan untuk melakukan haknya terkait PERDA Eks. Lokalisasi itu belum dilaksanakan hingga saat ini".

Sambung Ketum Gp Sakera, Syaiful Bahri menuturkan bahwa, "Sudah jelas kita meminta Pemkab harus terapkan PERDA tersebut. Kalau tidak di Implementasikan, apa gunanya ada PERDA ini. Justru itu kami meminta kepada dewan untuk melakukan haknya yakni Hak Interpelasi. Jangan lagi memakai dengar pendapat".

Bang Ipoel panggilan akrabnya menilai Pemkab tak melaksanakan PERDA. Hal ini terbukti sudah berumur 15 tahun dari dibuatnya PERDA Tahun 2004, dan kami juga sampaikan, "Petisi untuk mendesak DPRD untuk melakukan fungsi dan haknya".

Selesainya menyampaikan pendapat dari beberapa lembaga, secara simbolis Petisi yang ditandatangi kurang lebih 619 masyarakat Situbondo diberikan kepada salah satunya yang mewakili Komisi yakni anggota dewan dari Partai Demokrat, Janur Sastra Ananda dan Ketum Gp Sakera, Syaiful Bahri. (St1)

Post a Comment

AND1 Design

{facebook#https://web.facebook.com/AND1streetballer}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget