Terlibat Main Mata, Walikota Pasuruan Digelandang KPK

Wali Kota Pasuruan Setiyono ditahan KPK seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah dan janji terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan yang menggunakan APBD 2018.

Jakarta, ( 5/10/2018) – Wali Kota Pasuruan Setiyono ditahan KPK seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah dan janji terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan yang menggunakan APBD 2018.

"Diduga proyek-proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan telah diatur oleh Wali Kota melalui tiga orang dekatnya menggunakan istilah Trio Kwek-Kwek dan ada kesepakatan 'commitment fee' rata-rata antara 5 dan 7 persen untuk proyek bangunan dan proyek pengairan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat (5/10).

Setiyono diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Pasuruan, Kamis (4/10). Setiyono diduga menerima 10 persen "fee" dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 2,297 miliar ditambah 1 persen untuk kelompok kerja (pokja) terkait dengan proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Miro di Pemkot Pasuruan dengan sumber dana APBD pada tahun anggaran 2018.

"Teridentifikasi penggunaan sejumlah sandi dalam kasus ini, yaitu 'ready mix' atau campuran semen dan 'apel' untuk "fee" proyek dan 'Kanjengnya' yang diduga berarti wali kota," ungkap Alex.

"Terhadap empat tersangka dalam kasus Pasuruan dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, SET (Setiyono) ditahan di Rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.
KPK juga menahan tiga orang tersangka lainnya.

"MB (Muhammad Baqir) ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan, WTH (Wahyu Tri Hardianto) dan DFN (Dwi Fitri Nurcahyo) ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat," ungkap Febri.

Keempatnya tidak menyampaikan apa pun saat dibawa dari gedung KPK ke rumah tahanan masing-masing menggunakan mobil tahanan KPK.

KPK mengamankan 7 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pasuruan pada Kamis (4/10) yaitu Wali Kota Pasuruan periode 2016-2021 Setiyono, Staf Ahli/Pelaksana Harian Kadis PU kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo, Staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Tri Hardianto, swasta/perwakilan CV Mahadir Muhammad Baqir, swasta/pemilik CV Mahadir Hud Muhdlor, staf Bapedda/keponakan Setiyono dan pengelolaan keuangan Hendrik dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Siti Amini.

Pemberian "fee" itu dilakukan secara bertahap yaitu pertama, pada 24 Agustus 2018 M 2018, Muhammad Baqir mentransfer kepada Wahyu Tri Harianto sebesar Rp 20 juta atau 1 persen untuk pokja sebagai tanda jadi. Pada 4 September 2018, CV Mahadir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 2,21 miliar.

Kedua, pada 7 Spetember 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Muhammad Maqir melakukan setor tunai kepada wali kota Pasuruan Setiyono melalui pihak-pihak perantaranya sebesar 5 persen atau sekitar Rp 115 juta. Sisa komitmen 5 persen lainnya akan diberikan setelah uang muka termin pertama proyek cair.

"Sudah berkali-kali kepala daerah terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan), jadi masalah kenapa kepala daerah tidak jera-jera juga berdasarkan evaluasi KPK salah satu disebabkan fungsi pengawasan internal tidak diberdayagunakan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung KPK.

Kegiatan OTT yang dilakukan KPK di Pasuruan seperti dirilis Antaranews merupakan OTT ke-22 pada 2018 dengan total jumlah tersangka mencapai 79 orang.

Khusus pelaku kepala daerah, KPK sangat menyesalkan masih cukup banyak kepala daerah yang diduga melakukan korupsi dan dijerat proses hukum tindak pidana korupsi. Pada 2018 hingga saat ini, ada 16 kepala daerah sudah diproses dari kegiatan OTT itu yang terdiri dari 1 orang gubernur, 13 orang bupati dan 2 orang wali kota.

"Dalam banyak kasus aparat pengawas intern pemerintah (APIP) bukan tidak tahu ada penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tapi mereka tidak memiliki kewenangan atau memiliki kemampuan untuk mengingatkan atau untuk meluruskan penyimpangan karena kedudukan inspektorat di bawah kepala daerah dengan pertanggungajawaban ke kepala daerah.
Label:

Post a Comment

AND1 Design

{facebook#https://web.facebook.com/AND1streetballer}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget